Dasar Hukum Ijin Pemecah Batu

Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Ijin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.

Mineral dan batu bara (selanjutnya disebut uu minerba) maka kegiatan pertambangan mineral batu bara yang dilakukan oleh setiap orang atau perusahaan harus didasarkan pada izin 3. Hukum cincin dari segi bahannya terbagi sebagai berikut: Ketentuan hukum karena menurut uu nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, suatu pertambangan bisa beroperasi dengan syarat harus memiliki ijin usaha.

Jumat, 7 Januari 2022 11:39 Reporter :

Sedangkan, dokumen yang harus dilampirkan dan izin yang harus dimiliki dalam permohonan iup opk pengolahan dan pemurnian mineral adalah: Dikatakan langka karena tidak semua daerah terdapat mata pencarian seperti yang terdapat di desa tersebut.7 potensi. Prn nganjuk | perusahaan pemecah batu di desa mungkung, kecamatan loceret digrebek oleh pemkab nganjuk bersama polres setempat.

Persyaratan Perizinan Usaha Pertambangan Khusus.

“untuk mendapatkan izin usaha pertambangan tahap eksplorasi, pelaku usaha harus memenuhi empat persyaratan yakni persyaratan administrasi, teknis,. Regulasi atau dasar hukum izin pertambangan rakyat sangat penting, terutama untuk membuka wawasan masyarakat. Tahapan lengkap proses pengajuan izin usaha pertambangan.

4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (“ Uu Minerba ”), Izin Usaha Pertambangan (Iup) Adalah Izin Yang Diberikan Untuk.

Setiap 330 meter sumbu ledak spesifikasi 50 sampai dengan 60 grain serta dengan 4 kilogram bahan peledak peka detonator. Dengan persetujuan bersama dewan perwakilan rakyat republik indonesia dan presiden republik indonesia,. Pasalnya, ud rianto yang bertahun.

Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 1 (7) Uu No.

Pasal 1 angka 11 uu no. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara (“ uu minerba ”) mengatur bahwa izin usaha. Syarat izin usaha jasa pertambangan.