Dasar Hukum Informasi Geospasial Tata Ruang Pertanahan

Dasar Hukum Informasi Geospasial Tata Ruang Pertanahan. “di kementerian atr/bpn itu sudah ada yang namanya gistaru (sistem informasi geospasial. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan peraturan.

Surat Edaran Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan from seputaransurat.blogspot.com

Petugas ukur kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional, maka petugas ukur tetap menyelesaikan pekerjaan dalam satu wilayah desa/kelurahan. Informasi geospasial dasar yang selanjutnya disingkat igd adalah ig yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka. Uu no 5 tahun 2014;

Pemerintah Berusaha Menampung Seluruh Masukan Dari.

Hukum perceraian (tentang alasan onheelbare tweespalt/perpecahan yang tidak dapat dirukunkan kembali) hukum acara perdata. Peraturan pemerintah no 11 tahun 2017; “di kementerian atr/bpn itu sudah ada yang namanya gistaru (sistem informasi geospasial.

Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A, Huruf B Dan Huruf C, Perlu Menetapkan Peraturan.

(0274) 868548 , email : Terkait industri informasi geospasial, jumlah penyedia barang dan jasa di bidang informasi geospasial tidak sebanding dengan tuntutan penyediaan informasi geospasial yang. Layanan informasi lainnya yang akan ditetapkan kemudian.

Bahwa Selain Untuk Mewujudkan Kepastian.

Download peraturan menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional nomor 21 tahun 2019 tentang peta dasar pertanahan. Informasi geospasial adalah dg yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau. Rekomendasi bupati/walikota terkait hasil verifikasi tata ruang.

11 Januari 2021 21:17 350 3 12.

Bab iii pemohon layanan pasal 3 (1) permohonan layanan informasi. Uu no 5 tahun 2014; Uu no 23 tahun 2014;

2.1.2 Arti Dan Makna Lambang Badan Pertanahan Nasional Gambar 2.1.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan adblock. Detail tata ruang dan peraturan zonasi kabupaten/kota; Kunjungan studi komparasi pengembangan sistem informasi tata ruang dan geospasial jakarta satu.