Dasar Hukum Inspeksi Pertambangan. Aspek hukum pertambangan dhoni yusra, sh, mh*) *) dosen dan konsultan hukum pertambangan * aspek investasi asing di dalam peraturan presiden no. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara (“ uu minerba ”), izin usaha pertambangan (iup) adalah izin yang diberikan untuk.
Uu nomor 11 th 1967 tentang ketentuan pokok pertambangan. Inspeksi terencana, dibagi menjadi dua, yakni: Pemegang iup dan iupk wajib menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu.
Inspeksi Terencana, Dibagi Menjadi Dua, Yakni:
Saya tinggal di kawasan pertambangan batu bara. Saya sendiri adalah penambang batu bara tradisional. Inspeksi rutin biasanya dilakukan minimal satu bulan sekali, tetapi ada juga yang melakukannya setiap enam.
Tahapan Lengkap Proses Pengajuan Izin Usaha Pertambangan.
Siapa sih yang mau celaka? Tentunya tidak ada seorang pun yang. · pasal 33 uud 1945:
Aspek Hukum Pertambangan Dhoni Yusra, Sh, Mh*) *) Dosen Dan Konsultan Hukum Pertambangan * Aspek Investasi Asing Di Dalam Peraturan Presiden No.
Pusat studi hukum energi dan pertambangan (pushep) mengingatkan perlunya sistem hukum pertambangan dan peraturan perundang. 44 prp tahun 1960 tentang pertambangan minyak. Kami menambang sendiri lahan milik masyarakat.
Secara Umum Terdapat 4 Lingkup Kegiatan Penting Dalam Pengelolaan Lingkungan Pertambangan, Yaitu:
Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 36 tahun 2017. Blog ini merupakan publikasi pemikiran saya (ahmad redi) terhadap berbagai persoalan mengenai hukum pertambangan. Uu nomor 1 th 1970 tentang keselamatan.
4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (“ Uu Minerba ”), Izin Usaha Pertambangan (Iup) Adalah Izin Yang Diberikan Untuk.
Sedangkan, dokumen yang harus dilampirkan dan izin yang harus dimiliki dalam permohonan iup opk pengolahan dan pemurnian mineral adalah: Inspektur tambang berkedudukan sebagai pelaksana teknis. Materi dalam blog ini mungkin tampak sederhana,.