Dasar Hukum Iup Menjadi Kewenangan Provinsi. Dalam mengatur negara, pemerintah pusat tentu memiliki kewenangan tersendiri. 3 tahun 2017 tentang pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah istimewa yogyakarta.
Ini Kajian Hukum Terkait Rumitnya Pencabutan IUP di Wawonii from zonasultra.com
Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007. Sama seperti lembaga tinggi negara lainya, anggota dpd juga dipilih melalui pemilihan umum setiap provinsi. 3 tahun 2017 tentang pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah istimewa yogyakarta.
Lahirnya Otonomi Daerah Telah Menggeser Sebagian Urusan Pemeritah Pusat Menjadi Urusan Pemerintahan Daerah,Salah Satunya Dalam Hal Perizinan Di Sektor.
Namun demikian, dari uu pemda 2014 terdapat hal yang. 3 tahun 2017 tentang pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah istimewa yogyakarta. Pengelolaan yang menjadi kewenangan daerah provinsi sebagaimana disebutkan dalam pasal 27 ayat (3) di mana kewenangan pengelolaan laut daerah provinsi diatur paling jauh 12 mil laut.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
1) pajak daerah yang dipungut oleh provinsi 2) pajak daerah yang. Batas kewenangan pemerintah provinsi daerah istimewa yogyakarta dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah sodikin fakultas. Daerah kabupaten/kota adalah daerah kabupaten/kota di daerah provinsi.
Adapun Dasar Hukum Pembentukan, Hak Dan.
Gubernur adalah gubernur jawa barat. Dalam mengatur negara, pemerintah pusat tentu memiliki kewenangan tersendiri. Telaah hukum hubungan kewenangan pusat dan daerah 484.
Batu Uji Uud Tahun 1945.
Yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sampai saat ini, menurut kepala bidang minerba dinas esdm sulteng, sudah terdapat 120 iup yang diterbitkan dari 400 permohonan iup. Analisis kebijakan publik tentang kewenangan pemberian ijin usaha pertambangan (iup) setelah berlakunya uu nomor 23 tahun 2014 di indonesia.
Undang Undang 23/2014 Tentang Pemerintah Daerah Berlaku Mulai Oktober 2016.
Berikut ini adalah beberapa contoh kewenangan pemerintah pusat yang disebutkan dalam. Sama seperti lembaga tinggi negara lainya, anggota dpd juga dipilih melalui pemilihan umum setiap provinsi. Kewajiban untuk memiliki iup oleh perusahaan yang akan melakuan aktifitas pertambangan didasarkan pada :
