Dasar Hukum Izin Alkohol Di Jakarta

Dasar Hukum Izin Alkohol Di Jakarta. Maka anda bisa mendapatkan informasi melalui. Pergub 157 tahun 2019 tentang.

Penyederhanaan Perizinan Seiring Harmonisasi Dasar Hukum
Penyederhanaan Perizinan Seiring Harmonisasi Dasar Hukum from www.cnbcindonesia.com

Beralkohol (yang di dalamnya juga mengatur mengenai minuman beralkohol tradisional). Bab ii klasifikasi pasal 4 (1) minuman beralkohol yang. Pergub 149 tahun 2018 tentang sotk dinas kehutanan.

Peraturan Daerah Provinsi Dki Jakarta Nomor 7 Tahun 2012.

Formulir izin instalasi pengolahan air limbah dapat di download di sini: Bab ii klasifikasi pasal 4 (1) minuman beralkohol yang. Kasus dugaan penistaan agama juga masih diproses kepolisian.

Polisi Menetapkan 6 Orang Tersangka Termasuk Staf Karyawan Holywings Yang Terlibat.

Unduh produk hukum unduh abstrak. Maka anda bisa mendapatkan informasi melalui. Lebih lanjut mengenai penjualan minuman beralkohol di atur dalam peraturan menteri.

Silakan Menghubungi Kami Melalui Info.

Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan. Oleh karenanya, bagaimana hukum mengonsumsi buah durian yang mengandung alkohol dengan kadar yang tinggi itu, dalam tinjauan hukum islam? Peraturan daerah provinsi dki jakarta nomor 12 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.

Menciptakan Ketertiban Dan Ketentraman Di Masyarakat Dari Gangguan Yang Ditimbulkan Oleh Peminum Minuman Beralkohol.

Peraturan gubernur provinsi dki jakarta nomor 195 tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan penempatan jaringan utilitas. Beralkohol (yang di dalamnya juga mengatur mengenai minuman beralkohol tradisional). Pergub 157 tahun 2019 tentang.

Produk Hukum Merupakan Fitur Resmi Yang Terdapat Dalam Website Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (Jdih).

Terdapat dua fungsi utama surat izin praktik, yakni: Nilai perolehan air tanah sebagai dasar pengenaan pajak air tanah. Untuk saat ini, dasar hukum dari izin lokasi adalah peraturan menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional republik indonesia nomor 17.