Dasar Hukum Izin Pemakaian Tanah

Untuk Perizinan Yang Dikenakan Retribusi, Pemohon Langsung Membayar Berdasarkan Nilai/Jumlah Yang Tertera Pada Izin Dan Dibayarkan Kepada Bendahara Penerimaan.

Fotokopi legalisir akta pendirian badan hukum dan pengesahan badan hukum oleh pejabat. Penerbitan sippt sebagaimana diatur dalam kegub dki jakarta no. Legal opinion (pendapat hukum) tentang peraturan daerah kota surabaya nomor 1 tahun 1997 tentang ijin pemakaian tanah.

Saat Mengurus Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah Maka Pins.

1 tahun 1998 tentang tata cara penyelesaian izin pemakaian tanah. .portal resmi pemerintah kota medan dasar hukum. Peraturan daerah kota medan nomor 9 tahun 2009 tentang retribusi izin pengelolaan pengeboran,.

Pada Saat Peraturan Menteri Ini Mulai Berlaku:

Pmk 78/pmk.06/2014 (bn tahun 2014 nomor. Pemegang hak tidak mengetahui upaya hukum yang dapat digunakan dan tidak memahami ketentuan hukum yang dapat menjerat pelaku. Asli dan fotocopy ijin pemakaian tanah (ipt) 4:

Dasar Hukum Izin Peruntukan Penggunaan Tanah Bandung.

Peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2006 tentang jalan (lembaran negara republik indonesia tahun 2006 nomor 86, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor. Bahwa dalam rangka memanfaatkan tanah milik dan/atau yang dikuasai/dikelola oleh pemerintah daerah sesuai dengan perkembangan perekonomian, pembangunan dan. Perda no.1 tahun 1997 tentang izin pemakaian tanah.

Peraturan Kementerian Keuangan (Pmk) Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal 31 Agustus 2020.

Uu tentang pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum, telah mengadopsi semangat hak asasi manusia. Izin pemakaian tanah jalan untuk keperluan.doc. Perda no.1 tahun 1997 tentang izin pemakaian tanah.