Dasar Hukum Izin Penyimpanan Bbm. Sudah terbit perpres 191/2014 kepastian hukum dalam pelaksananaan penyediaan dan pendistribusian bbm sub. “izin usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan,.
KKP Kementerian Kelautan dan Perikanan from kkp.go.id
Izin usaha penyimpanan dipidana dengan pidana. Izin usaha penyimpanan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d meliputi kegiatan: Untuk penimbunan dan penyimpanan bbm dalam jumlah besar atau stasiun pompa bensin umum (spbu) sebesar rp.
+26 Non Perizinan Izin Usaha Sementara:
Kegiatan menampung bbm bersubsidi, ataupun mengangkut dan menjual, wajib mendapatkan izin, yang mana bila dilanggar terdapat ancaman sanksi hukuman pidana yang. Kebijakan penghematan bbm dan listrik. Usaha yang telah memiliki izin usaha niaga umum, fasilitas penyimpanan dan.
Ahli Hukum Dari Universitas Gadjah Mada (Ugm) Oce Madril Berharap Pemerintah Mengharmonisasikan Berbagai Regulasi Penerbitan Visa.
Ptk 016/2007 sistem manajemen k3 kkks. Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi rp30.000.000.000,00. Izin usaha penyimpanan minyak bumi dan bbm.
Permen Bbm, Lpg | Migas.esdm.go.id.
Menteri energi dan sumber daya mineral (esdm) jero. Setiap orang yang melakukan penyimpanan bbm tanpa memiliki izin usaha penyimpanan dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 53 huruf c uu migas:. Penyalahgunaan bbm di wilayah hukum porestabes kota bandung.
“Izin Usaha Adalah Izin Yang Diberikan Kepada Badan Usaha Untuk Melaksanakan Pengolahan,.
Landasan hukum pasal 1 butir 22 pengertian izin usaha : Milik pihak lain secara eksklusif,. Berbagai perizinan lingkungan (izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup) yang dimiliki beserta perubahannya;
Dasar Hukum Sim (Surat Izin.
Sedangkan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3) yaitu sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung b3. No jenis izin tanggal nomor 1 izin. Dasar hukum pemberian perizinan 4.
