Dasar Hukum Izin Usaha

Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017;

Pasal 23 peraturan pemerintah republik indonesia nomor 107 tahun 2015 tentang. Perseroan perorangan memiliki karakteristik tidak ada ketentuan modal dasar minimal, hanya membuat surat pernyataan. Dasar hukum izin penyelenggaraan angkutan sewa khusus(taksi online) (khusus yang berbentuk badan usaha)

Adapun Persyaratan Untuk Mendapatkan Izin Operasional Perusahaan Penyedia Tenaga Kerja Adalah:

226 yang diubah/ditambah, terakhir dengan stb. Izin usaha industri dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang: G.11 perubahan saham, direksi dan komisaris pada izin usaha pertambangan dasar hukum 1.

Uu No 23 Tahun 2014;

Kegunaan ho ( hinder ordonantie) atau uu gangguan ( stb. Hal ini diatur dalam pasal 1 angka 7. Aturan baru mengenai siup ini menyatakan bahwa masa berlaku siup adalah selama perusahaan melakukan kegiatan usaha.

Izin Usaha Industri Dibutuhkan Untuk Pengusaha Menengak Kecil Yang Membutuhkan Legalitas Atau Pemenuhan Berkas Untuk Mendukung Usaha Yang Bergerak Di.

Dasar hukum izin usaha industri ini diatur dalam peraturan menteri perindustrian ri. Namun, tidak semua pelaku usaha bisa memenuhi. Pelaku usaha badan usaha berbentuk perum, perumda, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, badan layanan umum atau lembaga penyiaran menyiapkan dasar hukum.

Dasar Hukum Peraturan Wali Kota Ini Adalah :

Izin usaha pertambangan (iup) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan usaha pertambangan. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 107 tahun 2015 tentang izin usaha industri: Uu no 5 tahun 2014;