Dasar Hukum Izin Usaha Angkutan

Dasar Hukum Izin Usaha Angkutan. Membuat siupal (surat izin usaha perusahaan angkutan laut) yang memerlukan dokumen persyaratan sebagai berikut: Peraturan pemerintah nomor 41 tahun 1993 tentang angkutan jalan;

Surabaya Single Window
Surabaya Single Window from ssw.surabaya.go.id

2)peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2009 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan. Ketentuan fundamental dalam mendirikan perusahaan jasa transportasi diantaranya adalah memiliki modal dasar sebesar 25 milyar untuk perusahaan. G.9 izin usaha pertambangan operasi produksi (iup op) khusus untuk pengangkutan dan penjualan 1.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Perairan.

Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara. G.9 izin usaha pertambangan operasi produksi (iup op) khusus untuk pengangkutan dan penjualan 1. 2)keputusan menteri perhubungan nomor 73 tahun 2004 tentang penyelenggaraan angkutan sungai dan danau;

2)Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan.

Usaha keagenan kapal adalah kegiatan usaha untuk mengurus kepentingan kapal perusahaan angkutan laut asing dan/atau kapal perusahaan angkutan laut nasional selama berada di. Untuk masalah perizinan, kita merujuk pada pasal 173 ayat (1) uu llaj: (pasal 27 s/d pasal 30).

Untuk Memperoleh Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek, Perusahaan Angkutan Umum Wajib Memenuhi Persyaratan Sebagai Berikut:

Izin usaha angkutan sungai dan danau. Izin usaha angkutan sungai dan danau no komponen uraian 1 dasar hukum 1. 74, 78 dan 146 tahun 2015 dan no.

Memiliki Modal Dasar Paling Sedikit Rp.

Izin usaha obat hewan dasar hukum 1. Memiliki izin usaha dari instansi pembina usaha pokoknya; Peraturan daerah kabupaten purbalingga nomor 08 tahun 2013 tentang izin mendirikan perusahaan pengangkutan.

Membuat Siupal (Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut) Yang Memerlukan Dokumen Persyaratan Sebagai Berikut:

Izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang. Persyaratan administrasi izin usaha transportasi darat adalah sebagai berikut: 15 tahun 2019 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek.