Dasar Hukum Izin Waralaba. Meskipun demikian, dalam pasal 1338 (1) kuhperdata. Apabila tidak mendaftarkan stpw maka pelaku usaha waralaba akan dikenai sanksi administratif dan atau pencabutan izin usaha sebagaimana yang diatur dalam pasal 29, 30,.
Website firma hukum konspirasi keadilan. Di portal ini anda akan menemukan. Sedangkan imam sjaputra tunggal memaknai waralaba.
Hingga Saat Ini, Dasar Hukum Kontrak Waralaba Di Indonesia Belum Diatur Secara Tegas.
Perjanjian waralaba di tinjau dari hukum waralaba (studi perjanjian waralaba di pt. Di portal ini anda akan menemukan. Dasar hukum surat perjanjian waralaba.
Jika Anda Sedang Mencari Peluang Bisnis Dan Waralaba Maka Anda Berada Pada Tempat Yang Tepat.
(1)waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara pemberi waralaba dan penerima waralaba dan mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka. Sebagai salah satu bentuk kesepakatan, yaitu pemilik dari suatu produk atau jasa. Perjanjian umumnya berisi pemberian izin penggunaan lisensi.
(1) Waralaba Diselenggarakan Berdasarkan Perjanjian Tertulis Antara Pemberi Waralaba Dengan Penerima Waralaba Dengan Memperhatikan Hukum.
Penerima waralaba potensial juga harus memiliki akses ke dokumen pengungkapan waralaba (fdd) perusahaan. Dasar hukum kontak waralaba di indonesia hikngga kini belum diatur secara tegas. Sedangakan menurut widjaja (2004:43), berdasarkan kegiatanya waralaba dibagi menjadi dua jenis, yaitu:
Pp No 16 Tahun 1997 Tentang Waralaba;
Pemberi waralaba memberikan hak kepada penerima waralaba untuk menjual produk yang dikembangkan oleh. Dasar hukum peraturan menteri perdagangan nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan waralaba adalah: Selain itu, menteri perdagangan atau bupati/walikota dalam penyelenggaraan waralaba mempunyai kewenangan menerbitkan surat tanda pendaftaran waralaba (“stpw”).
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Waralaba.
Hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka. Website firma hukum konspirasi keadilan. Meskipun demikian, dalam pasal 1338 (1) kuhperdata.