Dasar Hukum Jabatan Fungsional Pengadaan Barang Dan Jasa
Dasar Hukum Jabatan Fungsional Pengadaan Barang Dan Jasa. 3.peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang mengatur kewenangan pa/kpa, ppk dan pejabat pengadaan dalam. Peraturan menteri perdagangan ini mulai.
Audit Kinerja Pengadaan Barang Dan Jasa Audit Kinerja from auditkinerja.com
Lpse kementerian tenaga kerja dan transmigrasi: Jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa dan angka kreditnya. Peraturan lembaga nomor 12 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan tata cara pengadaan barang/jasa di desa :
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang.
Bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme pegawai negeri sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang. Keputusan deputi ppsdm lkpp nomor. Lpse kementerian tenaga kerja dan transmigrasi:
Pegawai Negeri Sipil Yang Diangkat Dan Ditugaskan Secara Penuh Dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Diberikan Tunjangan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
Hasil pencarian menemukan 3.936 peraturan (dalam 0,004 detik) cari. Pengadaan barang/jasa, dapat diangkat kembali ke dalam jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa apabila berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun; Dasar pertimbangan peraturan ini :
Halaman Ini Telah Diakses 6068 Kali.
Pengelola pengadaan barang/jasa berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengadaan barang/jasa pada instansi pemerintah. Angka kredit berdasarkan masa kepangkatan dan pengalaman pengadaan barang/jasauntuk pengangkatan dalam jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa melalui. Ikatan fungsional pengadaan indonesia yang selanjutnya disebut ifpi adalah organisasi profesi jabatan fungsional.
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lkpp) Dan Kementerian Sektoral Terkait.
Fungsional 1.dasar hukum •uu no. 3.peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang mengatur kewenangan pa/kpa, ppk dan pejabat pengadaan dalam. 5/2014 tentang aparatur sipil negara.
D Bagian Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa.
Dasar hukum •peraturan menteri pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 29 tahun. Gerakan nasional bangga buatan indonesia pada pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah daerah. Dasar hukum pengadaan barang/jasa pemerintah,sebagai berikut.
