Dasar Hukum Jaksa Dapat Menghitung Kerugian Keuangan Negara
Dasar Hukum Jaksa Dapat Menghitung Kerugian Keuangan Negara. Makalah konsep dan dasar hukum pajak penghasilan guna memenuhi tugas mata kuliah perpajakan 2 disusun oleh : “kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang,.
Badan Usaha Milik Negara Yang Sudah Berbentuk Persero Antara Lain from seputarbentuk.blogspot.com
Sementara, definisi kerugian keuangan negara berdasarkan pasal 1 angka 22 uu no 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara adalah, kerugian negara/daerah adalah. Makalah konsep dan dasar hukum pajak penghasilan guna memenuhi tugas mata kuliah perpajakan 2 disusun oleh : Karena pasal 10 uu bpk no.
Dasar Pertimbangan Peraturan Ini :
Kuasa hukum bos pt duta palma group atau darmex grup surya darmadi alias apeng, juniver girsang, menganggap dakwaan terhadap kliennya oleh jaksa penuntut umum. Penghitungan kerugian keuangan negara kerap menjadi polemik dalam sidang perkara korupsi. Mengenai unsur ” merugikan keuangan negara ” aparat penegak hukum memang bekerjasama dengan instansi terkait yaitu bpk atau bpkp yang membantu penyidik.
Menelaah Lebih Lanjut Apa Itu Kerugian Negara Dapat Berangkat Dari Mengetahui Pengertian Dan Dasar Hukum Kerugian.
Peran kejaksaan dalam perhitungan kerugian negara telah. Kejaksaan agung (kejagung) mengenyampingkan surat edaran mahkamah agung (sema) no. Sementara, definisi kerugian keuangan negara berdasarkan pasal 1 angka 22 uu no 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara adalah, kerugian negara/daerah adalah.
4 Tahun 2016, Khususnya Terkait Badan Pemeriksa Keuangan (Bpk) Yang Secara Konstitusional.
Makalah konsep dan dasar hukum pajak penghasilan guna memenuhi tugas mata kuliah perpajakan 2 disusun oleh : “kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang,. Kerugian keuangan negara berkenaan dengan penerimaan (receipt), yaitu:
Karena Pasal 10 Uu Bpk No.
Jaksa penuntut umum (jpu) cabang kejaksaan negeri pelabuhan makassar mengganjar terdakwa dugaan korupsi program. Secara yuridis badan pemeriksa keuangan (bpk) memiliki kewenangan memeriksa, menilai, dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara. Proses sita jaminan dapat dilaksnakan setelah dietapkan tersangkanya dan adanya perhitungan kerugian keuangan negara yang timbul.
Sementara Pasal Kewenangan Bpkp Untuk Diatur Dalam Pasal 3 Huruf Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan.
Bpk pernah menolak menghitung kerugian negara bukopin dengan alasan audit bukan menjadi ruang lingkup badan tersebut. (1) setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau. Kejaksaan dan kpk dapat melakukan upaya sita.
