Dasar Hukum Kabupaten Batubara. Kewenangan mengenai pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dibagi atas 3, yaitu kewenangan pemerintah (pusat), pemerintah. Uu no 5 tahun 2014;
Pada saat perda ini berlaku, maka peraturan daerah kabupaten batu bara nomor 3 tahun 2010. Kpu kabupaten batu bara gelar sosialisasi. Berbasis migas dan batubara direktorat industri kimia hulu.
Untuk Tambang Sendiri Merupakan Sumber Daya Alam.
2 tahun 2020 tentang rincian tugas dan fungsi organisasi sekretariat daerah kabupaten batu bara. Pusat studi hukum energi dan pertambangan (pushep) mengingatkan perlunya sistem hukum pertambangan dan peraturan perundang. Kpu kabupaten batu bara gelar sosialisasi.
Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017;
Produk pertambangan seperti batubara sendiri, memiliki aturan hukum untuk bisnis batubara harus dipahami secara baik. Air terjun di bibir laut adalah sesuatu yang langka di indonesia, bahkan dunia. Kewenangan mengenai pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dibagi atas 3, yaitu kewenangan pemerintah (pusat), pemerintah.
108 2019 2020 Akuntansi Anggaran Aset Aset Dan Akuntansi Badan Keuangan Daerah Badan Keuangan Purbalingga Bakeuda Bakohumas Bank Jateng Banyumas Barang Milik Daerah.
5 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten batu bara nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan perangkat daerah. Help desk sistem informasi partai politik (sipol). Uu no 23 tahun 2014;
4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.
Berbasis migas dan batubara direktorat industri kimia hulu. Dasar hukum kbli adalah peraturan kepala bps no. Penegak hukum harus segera usut dugaan korupsi ekspor batubara yang berpotensi rugikan negara rp 9,3 triliun di ditjen minerba kesdm lewati ke konten rabu, 21.
Pada Saat Perda Ini Berlaku, Maka Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 3 Tahun 2010.
Visi dan misi bpk ri; Uu no 7 tahun 2001; Sesuai dengan peraturan bupati kabupaten bireuen nomor 43 tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja inspektorat.