Dasar Hukum Kabupaten Bekasi Bbgrm 2018. Tim sensus kabupaten bekasi adalah tim sensus. Uu no 5 tahun 2014;
Forum Diljakpol Kabupaten Bekasi Dukung Penegakan Hukum Terhadap from mutiaraindotv.com
Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan peraturan bupati bekasi. Peraturan bupati bekasi nomor 36 tahun 2018 tentang petunjuk teknis pelaksanaan sensus bmd bupati bekasi. Nomor 2 lembaran daerah kabupaten bekasi tahun 2017 bupati bekasi provinsi jawa barat.
Sebagai Dasar Pelaksanaam Bbgrm Yaitu :
Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan peraturan bupati bekasi. Peraturan daerah kota bekasi nomor 03 tahun 2018 2018 tentang kepemudaan dengan rahmat tuhan yang maha esa, wali kota bekasi, menimbang. Keputusan bupati nomor 102 tahun 2018.
Uu No 7 Tahun 2001;
Keputusan bupati nomor 102 tahun 2020. Peraturan pemerintah no 11 tahun 2017; Berimbang sebagai dasar dalam penyusunan rancangan.
Kabupaten Bekasi, Maka Peraturan Bupati Nomor 76.
Peraturan daerah kabupaten bekasi nomor 5 tahun 2018 tentang pajak daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa. Struktur organisasi tupoksi dasar hukum visi misi sop kontak. Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2013.
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi No.
Dasar hukum peraturan wali kota ini adalah : Bagian hukum setda kota bekasi: Perubahan kedua atas peraturan wali kota bekasi nomor 97 tahun 2021 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Maupun Kabupaten/Kota Disertai Dengan Adanya Keterangan Atau Penjelasan Yang Biasa Disebut.
Perubahan ketujuh atas peraturan bupati bekasi. Peraturan bupati nomor 1 tahun 2014. Bekasi yang perlu diakomodasi, seperti:
