Dasar Hukum Kabupaten Kotabaru Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Kesbangpol
Dasar Hukum Kabupaten Kotabaru Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Kesbangpol. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya. Fungsi di bawah ini :
JDIH Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum from jdih.madiunkab.go.id
Dasar hukum peraturan bupati kabupaten karanganyar nomor 105 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja dinas kearsipan dan. Badan kesatuan bangsa dan politik mempunyai tugas penyelenggaraan perumusan kebijakan umum, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan. Berdasarkan peraturan wali kota depok nomor 33 tahun 2016 tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas kantor kesatuan bangsa dan politik kota depok.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 105 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kearsipan Dan.
Tahun 2005 berdasarkan perda kabupaten bogor no 36 tahun 2004, salah satu bidang yaitu kesatuan bangsa pada dinas polisi pamong praja memisahkan. Badan pendapatan daerah kabupaten berau keberadaannya berdasarkan peraturan daerah kabupaten berau nomor 7. Badan kesatuan bangsa dan politik provinsi bengkulu sebelumnya bernomenklatur badan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat provinsi bengkulu merupakan gabungan dari.
Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi,.
Peraturan bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi, serta tata kerja dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten kotabaru, berisi tentang: Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya. Dasar hukum, tugas, dan fungsi.
Dalam Pasal 136 Ayat (1) Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kesatuanan Bangsa Politik Tercantum Bahwa Tugas Dan Fungsi.
60 tahun 2011 tentang penjabaran tugas pokok. Peraturan menteri dalam negeri nomor 16 tahun 2006. Kedudukan , tugas pokok dan fungsi badan kesbangpol kab.
(1) Kepala Badan Mempunyai Tugas Membantu Bupati Dalam Melaksanakan Tugas Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Di Wilayah.
Rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja badan kesatuan bangsa dan politik provinsi sumatera barat diatur lebih lanjut dalam pergub no.37 tahun 2017.pada pasal 2 pergub no 37.tahun. 184 tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja kecamatan dan kelurahan kabupaten. Tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi 1.1.1.
Penyelenggaraan Evaluasi Dan Pelaporan Badan;
Mengacu pada peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak nomor 4 tahun 2018 pasal 1, yang dimaksud uptd ppa adalah : Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas badan kesatuan bangsa dan politik provinsi dki jakarta mempunyai fungsi :
