Dasar Hukum Kak. Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 beserta tentang pengadaan barang/jasa pemerintah; Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 beserta tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;
Kegiatan pengembangan perbenihan wilayah semarang. Kerangka acuan kerja atau kerangka acuan kegiatan yang disingkat kak adalah dokumen perencanaan kegiatan yang berisi penjelasan/keterangan. Pengamanan barang milik daerah 3.
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah12.303/20 2.
Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 beserta tentang pengadaan barang/jasa pemerintah; Kerangka acuan (kak) program pengembangan agribisnis. Uu nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan.
39 / Kak /412.303/2018 1.
Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi no. Hak asasi manusia (disingkat ham, bahasa inggris: Gambaran umum diisi dengan gambaran.
Dasar Hukum Kegiatan Diselenggarakan Berdasarkan :.
Kerangka acuan kerja (kak) program pelayanan administrasi perkantoran kegiatan penyediaan barang cetak dan penggandaan tahun 2017 a. Kerangkaacuhan kegiatan/kak nama opd : Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi.
Kerangka Acuan Kerja (Kak) Term Of Reference (Tor) Nama Program :Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Dasar hukum diisi dengan dasar hukum tugas, fu.ngsi, dan/ atau ketentuan yang terkait langsung dengan keluaran kegiatan yang akan dilaksanakan 2. 42 tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan negara; Dasar hukum dasar hukum dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal, adalah sebagai berikut:
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pembangunan Sarana.
Kak penyediaan gaji dan tunjangan asn. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah. Kegiatan pengembangan perbenihan wilayah semarang.