Dasar Hukum Kartu Inventaris Barang Pemda Dki. Sistem yang memfasilitasi pencocokan laporan nilai bmd (barang milik daerah) antara dua unit pemproses atau lebih terhadap sumber data yang sama badan pengelolaan aset daerah. Setelah selesai diisi seluruhnya maka pada sebelah kanan bawah dibubuhkan tanggal pencatatan dan ditandatangani pengurus barang dan diketahui oleh kepala skpd.
Dasar hukum peraturan gubernur ini adalah: Peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2010; Jenis barang / nama barang.
Barang Yang Akan Disensus Adalah Seluruh Barang Milik Pemerintah Yang Dapat Dikelompokkan Sebagai Berikut:
Peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah nomor 3 tahun 2021 tentang. Pada hari sabtu, 16 juli 2016, panduan cara pengisian kartu inventaris barang (kib) a tanah inventaris sekolah telah dipublikasikan dengan tujuan menambah informasi, referensi dan. 32 tahun 2018 tentang petunjuk teknis inventarisasi barang milik daerah.
Portal Data Terpadu Pemprov Dki Jakarta Jl.
Dasar hukum peraturan gubernur ini adalah: Keuangan republik indonesia (bpk ri) atas laporan keuangan pemerintah provinsi dki jakarta tahun 2013 bahwa pelaksanaan sensus pada tahun 2013 terdapat banyak kelemahan. Setelah selesai diisi seluruhnya maka pada sebelah kanan bawah dibubuhkan tanggal pencatatan dan ditandatangani pengurus barang dan diketahui oleh kepala skpd.
Jenis Barang / Nama Barang.
Kriteria pemeriksaan terkait akuntabilitas administrasi barang milik daerah (bmd) adalah: Kib gedung dan bangunan ini terdiri dari 17 kolom yang cara pengisiannya ialah sebagai berikut: Badan pengelola aset daerah provinsi dki jakarta hanya menerima permohonnan pengasuransian dari satuan kerja perangkat daerah (skpd).
Sebelumnya Perlu Dipahami Pengertian Dari Barang Milik Negara Dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan.
Inventaris kantor adalah daftar lengkap seluruh barang yang dimiliki kantor, seperti alat tulis kantor, komputer, telepon, mesin fotokopi, dan lain sebagainya. Kode barang jenis barang nama barang 7 1 12 kabupaten buleleng rekapitulasi kartu inventaris barang kib b peralatan dan me. Itu pengelola barang milik daerah perlu melakukan pengorganisasian dengan baik.
Peraturan Kementerian Keuangan (Pmk) No.
Buku kartu inventaris barang (kib) kib a (tanah) kib b (alat angkut) kib b (alat pertanian) kib b (alat kantor dan rumah tangga) kib b (alat studio) kib b (alat kedokteran) kib b (alat laboratorium). Peraturan kementerian keuangan (pmk) tentang pedoman. Inventaris barang (kib), kartu inventaris ruangan (kir), buku inventaris (bi) dan buku induk inventaris (bil), sesuai kodefikasi dan penggolongan.