Dasar Hukum Kartu Keluarga

Dasar Hukum Kartu Keluarga. Sumber hukum keluarga terpetakan menjadi dua, yaitu sumber yang tertulis dan sumber yang tidak tertulis. Kartu keluarga (kk) adalah dokumen milik pemda provinsi setempat dan karena itu tidak boleh mencoret, mengubah, mengganti, menambah isi data yang tercantum dalam kartu keluarga.

Kiras Bangun (Garamata) IKPNI
Kiras Bangun (Garamata) IKPNI from ikpni.or.id

Pelayanan penerbitan kartu tanda penduduk (ktp el) dasar hukum. Berikutnya, kartu keluarga (kk) merupakan kartu identitas keluarga sebagai data tentang nama, terdapat susunan dan hubungan dalam keluarga, serta dengan berupa identitas. Peraturan daerah kota bandung no.

Persyaratan, Prosedur Dan Cara Membuat Kartu Keluarga.

Pelayanan penerbitan kartu keluarga (kk) dasar hukum. Peraturan daerah nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten temanggung;. Sumber hukum keluarga terpetakan menjadi dua, yaitu sumber yang tertulis dan sumber yang tidak tertulis.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;

Pelayanan penerbitan kartu tanda penduduk (ktp el) dasar hukum. Berikutnya, kartu keluarga (kk) merupakan kartu identitas keluarga sebagai data tentang nama, terdapat susunan dan hubungan dalam keluarga, serta dengan berupa identitas. 16 rows kartu keluarga (kk) 2.

Penerbitan Kartu Keluarga Baru Karena Penggantian Kepala Keluarga (Kematian Kepala Keluarga) Penerbitan Kartu.

Cara dan syarat untuk membuatnya. Kartu keluarga ( kk ) dasar hukum. 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas persyaratan secara lengkap.

Kartu Keluarga Sejahtera (Kks) Adalah Kartu Penanda Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan.

Kemudian juga berdasarkan pasal 274, 391 dan 394 uu 23/2014 tentang pemerintahan daerah. Pelayanan penerbitan kartu keluarga (kk) dasar hukum. (“program keluarga harapan ”) dasar hukumnya dapat dilihat dalam peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2018 tentang program.

Kartu Keluarga (Kk) Kartu Tanda Penduduk (Ktp) Surat Pindah;

Dirjen kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil) kemendagri prof zudan arif fakhrulloh menyampaikan bahwa warga yang masih single atau belum menikah pun dapat. 25 retribusi penyelenggaraan pendaftaran dan pencatatan penduduk. Sumber yang tertulis adalah seperangkat aturan yang.