Dasar Hukum Kartu Pegawai Negeri Sipil

Dasar Hukum Kartu Pegawai Negeri Sipil. Cuti pegawai negeri sipil dasar hukum. Peraturan kepala badan kepegawaian negara nomor 7 tahun 2008.

Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil 12 Apri 2021 from bldk.mahkamahagung.go.id

Peraturan pemerintah no 11 tahun 2017; Metode penelitian yaitu dengan survey, data yang diambil dari calon. Uu no 7 tahun 2001;

Pembuatan Kartu Pegawai Negeri Sipil (Karpeg) I.

Ketentuan umum persyaratan prosedur waktu penyelesaian dasar hukum ketentuan umum pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat pns. Kelengkapan berkas penggantian kpe rusak. Peraturan kepala bkn no.7 tahun 2008 tentang kartu pegawai negeri sipil elektronik.

Metode Penelitian Yaitu Dengan Survey, Data Yang Diambil Dari Calon.

Dasar hukum peraturan wali kota ini adalah : 01/se/1975 tanggal 9 januari 1975 tentang petunjuk permintaan, penerapan. 23 desember 1976 tentang cuti pns;

Peraturan Kepala Bkn Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Kartu Pns Elektronik.

Keputusan kepala badan kepegawaian negara. Pns (pegawai negeri sipil) atau yang saat ini lebih difamiliarkan dengan asn (aparatur sipil. Mengirimkan kartu pegawai negeri sipil (karpeg) kepada skpd pemohon;

Tujuan Diterbitkannya Kpe Adalah Untuk Memudahkan Pelayanan Kepada Pns, Pensiunan Dan.

Peraturan pemerintah no 11 tahun 2017; Karpeg adalah sebagai kartu identitas pegawai negeri sipil, dalam arti bahwa pemegangnya adalah. Keputusan kepala badan administrasi kepegawaian negara nomor 066/kep/1974 tanggal 10 oktober 1974 tentang kartu pegawai negeri sipil;

Uu No 5 Tahun 2014;

Kartu pegawai negeri sipil elektronik (kpe) a. Bahwa disiplin kerja pegawai negeri sipil lingkup pemerintah provinsi nusa tenggara barat sebagaimana telah ditetapkan dengan peraturan gubernur nomor 25. Peraturan kepala badan kepegawaian negara nomor 7 tahun 2008.