Dasar Hukum Kekayaan Negara. Sedangkan tujuan dari pengelolaan kekayaan negara dapat dijumpai dalam pembukaan uud 1945. Laporan harta kekayaan penyelenggara negara (“lhkpn”) pada prinsipnya merupakan laporan yang wajib disampaikan oleh penyelenggara negara mengenai harta.
Dasar hukum bela negara di indonesia. 30 tahun 2002 adalah bagi penyelenggara negara. Pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi pada.
Kewajiban Melaporkan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dalam Uu No.
Pasal 33 uud 1945 menjadi salah satu norma konstitusi yang menjadi dasar dalam. Dasar hukum bela negara di indonesia. Posted on february 14, 2021 13:13.
Dipisahkan Tersebut Menjadi Milik Bumn Sebagai.
Melansir situs kemenhan.go.id, adapun dasar hukum yang mengatur tentang bela negara adalah sebagai. Lebih jauh, pengaturan mengenai pendaftaran paten internasional diatur dalam patent cooperation treaty (“pct”). Sedangkan aparat penegak hukum berpendapat, bahwa kekayaan negara yang dipisahkan tetap merupakan keuangan negara dan menurut sifatnya berada dalam ranah.
Teori Kekuasan Dibagi Atas Dua Bagian :
Tokoh dari ajaran ini adalah thomas hobbes dan machiavelli. Dilansir dari izin.co.id, berikut beberapa dasar hukum haki adalah: Adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama.
Sedangkan Tujuan Dari Pengelolaan Kekayaan Negara Dapat Dijumpai Dalam Pembukaan Uud 1945.
Hal ini penting karena kekayaan budaya indonesia begitu melimpah dan sangat perlu untuk dijaga. Dasar hukum dan pengertian badan usaha milik negara (bumn) 25 march 2021; Perusahaan negara adalah semua perusahaan dalam bentuk apapun yang modalnya untuk.
Kekayaan Negara Dibagi Menjadi Dua Garis Besar, Yaitu Kekayaan Yang Dikuasai Oleh Negara (Domein In Public) Dan Kekayaan Yang Dimiliki Negara (Domein Privat).
Pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi pada. Dasar hukum mengenai hak kekayaan intelektual cakupannya cukup luas. Dasar hkm keuangan negara • pasal 23 uud ri 1945 • uu no.17/2003 ttg keuangan negara (uukn) • uu no.1/2004 ttg perbendaharaan negara • uu no.15/2004 ttg.