Dasar Hukum Kelembagaan Balai Pengujian Kendaraan

Dasar Hukum Kelembagaan Balai Pengujian Kendaraan. Dasar hukum pengujian kendaraan bermotor. Persyaratan pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Bupati Bolmong Resmikan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Pemkab Bolmong
Bupati Bolmong Resmikan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Pemkab Bolmong from news.bolmongkab.go.id

Download peraturan menteri no pm 19 tahun 2021 tentang pengujian berkala kendaraan bermotor dalam format pdf. 133 tahun 2015 tentang pengujian berkala kendaraan bermotor. Pengaturan mengenai persyaratan teknis dan laik jalan, diatur dalam pp no.

Pengaturan Mengenai Persyaratan Teknis Dan Laik Jalan, Diatur Dalam Pp No.

Perda no 4 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten karanganyar no 4 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum. Jabatan kepala uptd balai pengujian kendaraan bermotor adalah jabatan pengawas dengan eselonering iv.b. Mengenal aturan uji kir kendaraan umum, dasar hukum hingga sanksi.

55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan (“Pp 55/2012”).

Download peraturan menteri no pm 19 tahun 2021 tentang pengujian berkala kendaraan bermotor dalam format pdf. Cari 50.000 peraturan indonesia lainnya disini!!. Sidak dilakukan usai dapat laporan 1,4 juta ton sayur dan buah tertahan.

Hakim Tun Melakukan Pengujian Keabsahan (Rechtmatigheidstoetsing) Untuk Menilai Apakah Keputusan Tun Yang Digugat Bersifat.

Pelayanan pengujian kendaraan bermotor dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati lampung utara, menimbang : Dasar hukum pengujian kendaraan bermotor. Posted on april 23, 2022 15:02.

Jenis Layanan, Persyaratan, Waktu Dan Tarif Pelayanan.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 151, pasal 153 ayat (5), pasal 157, pasal 161 ayat (3), pasal 164 ayat (3), pasal 166 ayat (3), pasal 167 ayat. Balai pengujian laik jalan dan sertifikasi kendaraan bermotor. 133 tahun 2015 tentang pengujian berkala kendaraan bermotor.

Lebih Lanjut Dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Denpasar No.

Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis balai pengujian perangkat telekomunikasi, maka dipandang perlu dilakukan peningkatan status. Fotocopy sertifikat registrasi uji type (dari penanggung jawab produksi) sertifikat rancang bangun (dari dirjenhub darat dan.