Dasar Hukum Kementerian Dalam Egeri. Kementerian dalam negeri republik indonesia keputusan menteri dalam negeri nomor: Dasar hukum kementerian dalam negeri republik indonesia 1.
Perizinan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Denpasar Kunjungan from pelayanan.denpasarkota.go.id
Setiap penanam modal berhak mendapat: Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya; Uu no 5 tahun 2014;
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.
Sharing knowledge jdih kementerian kominfo pada rapat pengelolaan dokumentasi dan informasi produk hukum bidang bina administrasi kewilayahan. Dasar hukum dari kementerian republik indonesia mengacu pada bab v. 114 tahun 2021 tentang kementerian dalam negeri.
Gani Muhammad, S.h., Map Di Ruang Rapat Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri.
Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kilang minyak di dalam negeri. Peraturan menteri dalam negeri nomor 2 tahun 2014 tentang pengelolaan jaringan. Perlu menetapkan perpres tentang kementerian dalam.
Unduh Dokumen Dasar Hukum Dalam Bentuk Digital:
Pengarusutamaan gender (pug) telah menjadi isu dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan guna meningkatkan kapasitas kementerian kelautan dan perikanan. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya; Unduh dokumen dasar hukum dalam bentuk digital:
Uu No 5 Tahun 2014;
Kementerian dalam negeri republik indonesia keputusan menteri dalam negeri nomor: 398 k/sip/1967 tanggal 9 juni 1971 sumpah. Perjanjian kerja sama antara direktorat jenderakl kependudukan dan pencatatan sipil kementerian dalam negeri republik indonesia dengan sekretariat jenderal.
Dasar Hukum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 1.
Sebagaimana telah disampaikan dalam pertanyaan, anda menyebutkan surat edaran menteri dalam negeri nomor 503/6491/sj tahun 2019 tentang. Uu no 7 tahun 2001; Peraturan menteri dalam negeri nomor 2 tahun 2014 tentang.
