Dasar Hukum Kementerian Dalam Koordinator Bidang Perekonomian

Dasar Hukum Kementerian Dalam Koordinator Bidang Perekonomian. Nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf b memerlukan payung hukum dalam bentuk peraturan menteri koordinator bidang perekonomian sehingga daftar proyek strategis. Uu no 23 tahun 2014;

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia from ekon.go.id

Perbedaan kemenko perekonomian dan kementerian keuangan. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dan prekursor narkotika di lingkungan kementerian koordinator bidang perekonomian. Uu no 23 tahun 2014;

Uu Nomor 20 Tahun 1958.

Kementerian koordinator bidang perekonomian (kemenko ekon) pada tanggal 17 november 2021 telah melaksanakan “sosialisasi core values asn berakhlak”. Upaya yang dilakukan kementerian koordinator bidang perekonomian dalam meminimalisir kesalahan akun ini. Kementerian koordinator bidang perekonomian perlu menetapkan peraturan menteri koordinator bidang perekonomian tentang tata naskah dinas di lingkungan kementerian.

Uu No 7 Tahun 2001;

Dasar hukum peraturan wali kota ini adalah : Untuk mengatasi hal tersebut maka kementerian hukum dan ham ri cq. Bps berada di bawah koordinasi dari menteri koordinator bidang.

Pengumuman Tersebut Tertuang Dalam Surat Edaran Yang Diunggah Situs Rekrutmentp.ekon.go.id Tentang Pengadaan Jasa Tenaga Pendukung Kementerian Koordinator.

Aparatur sipil negara dan upaya. Kementerian ini berkoordinasi dengan beberapa kementerian, antara lain: Kementerian koordinator bidang perekonomian (disingkat kemenko perekonomian) sebelumnya bernama menteri koordinator bidang ekonomi, keuangan, dan industri adalah kementerian.

Uu No 23 Tahun 2014;

37 tahun 2020 tentang kementerian koordinator bidang perekonomian. Mari kita bahas, seperti yang kita tau kementerian koordinator bidang perekonomian dan keuangan. Menteri politik, hukum, dan keamanan (menko polhukam) :

Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tentang Petunjuk Operasional.

Peraturan badan pengawas obat dan makanan no. Jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang selanjutnya disebut jdihn adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib terpadu,. Peraturan pemerintah no 11 tahun 2017;