Dasar Hukum Kementerian Koordinator. Peraturan menaker nomor 9 tahun 2021 tentang uraian fungsi organisasi jabatan pimpinan tinggi pratama dan tugas koordinator jabatan fungsional di lingkungan kementerian. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 17.
Direktorat jenderal administrasi hukum umum dan kementerian koordinator bidang perekonomian cq. Daftar isi salinan peraturan menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan nomor 2 tahun 2017 tentang tata naskah dinas di. Mengubah keputusan menteri energi dan sumber daya mineral nomor 241 k/73/mem/2020 tentang penunjukan koordinator dan subkoordinator untuk melaksanakan.
Sejarah Jdih Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
Pasal 4 ayat (1) dan pasal 17. Uu no 7 tahun 2001; Mengubah keputusan menteri energi dan sumber daya mineral nomor 241 k/73/mem/2020 tentang penunjukan koordinator dan subkoordinator untuk melaksanakan.
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan.
Dasar hukum menteri negara diatur oleh pasal 17 uud nri 1945. Dasar hukum dari kementerian republik indonesia mengacu pada bab v. 37 tahun 2020 tentang kementerian koordinator bidang perekonomian [jdih bpk ri] peraturan presiden (perpres) nomor 37 tahun 2020.
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Baca Juga :
Bidang politik hukum dan keamanan nama kementerian / lowongan cpns. Hasil pencarian menemukan 3.936 peraturan (dalam 0,004 detik) cari. Sama seperti kementerian lain, kementerian koordinator.
73 Tahun 2020 Tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan.
Program kredit usaha rakyat (kur) diluncurkan pada november 2007 dengan dilandasi keluarnya instruksi presiden nomor 6 tahun 2007. Materi tes wawasan kebangsaan (twk) cpns lengkap. Dasar hukum jdih kementerian koordinator bidang perekonomian;
Peraturan Menaker Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional Di Lingkungan Kementerian.
Tema jenis tahun perwakilan glosarium. Kementerian ini berkoordinasi dengan beberapa kementerian, antara lain: Peraturan pemerintah no 11 tahun 2017;