Dasar Hukum Kementerian Perdagangan Perpres

Dan Perpres Nomor 68 Tahun.

Untuk itu, presiden joko widodo (jokowi) telah menetapkan peraturan presiden (perpres) nomor 71 tahun 2020 tentang tata cara persetujuan perjanjian perdagangan. Dasar hukum peraturan menteri ini adalah: Dasar hukum perpres 107 tahun 2020 tentang kementerian perindustrian adalah:

165 Tahun 2014 Tentang Penataan Tugas Dan Fungsi Kabinet Kerja ;.

29 tahun 2015, perpres no. Pasal 13 (1) penyediaan dan pendistribusian jenis bbm tertentu. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja adalah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi indonesia, khususnya iklim investasi.

Dasar Pertimbangan Peraturan Ini :

Laoly pada tanggal 20 januari 2022. Perpres nomor 11 tahun 2022 ini berlaku sejak diundangkan menteri hukum dan hak asasi manusia yasonna h. 11 tahun 2022 tentang kementerian perdagangan ;

Uu Nomor 39 Tahun 2008;

Dasar hukum peraturan presiden (perpres) ini adalah pasal 4 ayat (1) uud 1945, uu nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional, dan uu nomor 7 tahun 2014 tentang. Kementerian perdagangan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia,. Salah satu tujuan diterbitkannya uu no.

Kementerian Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesekretariatan Negara.

Uu no.39 tahun 2008, uu no. Dasar hukum pelaksanaan reformasi birokrasi: Berdasarkan ketentuan pasal 264 ayat (5) uu no 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan uu no 9.