Dasar Hukum Kementerian Perindustrian

Dasar Hukum Kementerian Perindustrian. Cari 50.000 peraturan indonesia lainnya disini!!. 4 5 ri nasi 2015 2035 ri nasi 2015 2035.

Lab Uji AKManufaktur Bantaeng
Lab Uji AKManufaktur Bantaeng from www.akom-bantaeng.ac.id

Peraturan menteri perindustrian nomor 32 tahun 2020. Layanan dan fasilitas yang dapat diberikan oleh perpustakaan kementerian perindustrian : Telah terbit peraturan menteri perindustrian nomor 31 tahun 2022 tentang ketentuan dan tata cara penghitungan nilai tingkat komponen dalam negeri.

Banyumas, Kementerian Perindustrian Melalui Balai Diklat Industri Jakarta, Menyelenggarakan Pelatihan Membatik Di.

Peraturan presiden (perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 10 november 2020. Tentang biro hukum kementerian perindustrian. Peraturan pemerintah no 11 tahun 2017;

Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum.

107 tahun 2020 tentang kementerian perindustrian ; Kementerian perindustrian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Uu no 7 tahun 2001;

Dasar Hukum Perpres 107 Tahun 2020 Tentang Kementerian Perindustrian Adalah:

Layanan dan fasilitas yang dapat diberikan oleh perpustakaan kementerian perindustrian : 69 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 29. Perpres ini mencabut perpres nomor 29 tahun 2015 tentang kementerian.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 32 Tahun 2020.

Peraturan menteri perindustrian tentang tata cara penyampaian data industri, data kawasan industri, informasi industri, dan informasi lain. Telah terbit peraturan menteri perindustrian nomor 31 tahun 2022 tentang ketentuan dan tata cara penghitungan nilai tingkat komponen dalam negeri. Beranda | layanan | tentang kami | permintaan peraturan.

Dalam Pembentukan Kementerian Republik Indonesia, Ada Landasan Hukum Yang Menjadi Dasarnya.

Perubahan atas peraturan menteri perhubungan nomor km 60 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja kementerian perhubungan. Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi. Dasar hukum peraturan wali kota ini adalah :