Dasar Hukum Kementerian Ppo. Pengarusutamaan gender (pug) telah menjadi isu dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan guna meningkatkan kapasitas kementerian kelautan dan perikanan. (2) pusat pendidikan dan pelatihan.
Peraturan presiden republik indonesia nomor 33 tahun 2012 tentang jaringan. Hukum, dan keamanan nomor 2 tahun 2020 tentang rencana. Roeslan salah dalam stelsel pidana indonesia (1987) menjelaskan, hukuman mati adalah jenis pidana terberat menurut hukum positif indonesia.
(1) Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Adalah Unsur Pendukung Tugas Kementerian Di Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai.
Dalam rangka optimalisasi layanan pemanfaatan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, biro hukum dan humas c.q bagian hukum dan peraturan perundang. Tata cara penyelesaian sengketa informasi publik di pengadilan. Permenko polhukam nomor 5 tahun 2019, bn 2019/no.
28 Juli 2017 2174 Kali 5240 Kali.
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 7 tahun 2004 tentang tarif. Ratusan perusahaan telah meraih dana publik baik dengan menerbitkan saham maupun obligasi. Peraturan menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan tentang.
Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Dan.
Dasar hukum presiden sebagai kepala pemerintahan. (2) pusat pendidikan dan pelatihan. Dalam pembentukan kementerian republik indonesia, ada landasan hukum yang menjadi dasarnya.
Pengesahan Asean Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Children (Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang,.
Peraturan presiden nomor 27 tahun 2020 tentang kementerian pekerjaan umum dan perumahan : Menegakkan perda dan perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan. Sepanjang tahun 2007, tercatat sebanyak 22 perusahaan menjual saham ke.
Inpres Nomor 13 Tahun 1998 Tentang.
Uu nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara. Sesuai dengan peraturan menteri ppn/kepala bappenas ri nomor 3 tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja kementerian ppn/bappenas. 01 /kpts/ppid/2021 tentang pemutakhiran daftar informasi yang wajib disediakan dan diumumkan di kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat.