Dasar Hukum Kenaikan Pangkat Pilihan Pengadilan

Dasar Hukum Kenaikan Pangkat Pilihan Pengadilan. Tingkat penyerapan anggaran mahkamah agung pada tahun 2019 adalah sebesar rp 8.668.597.127.780,00 atau 95,83% dari total pagu anggaran rp9.045.550.260.000,00. Peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2002 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2000 tentang kenaikan.

Radius Wilayah
Radius Wilayah from pn-waikabubak.go.id

Website resmi pengadilan tata usaha negara yogyakarta. Pengumuman / jumat, 3 desember 2021 13:43 wib / enny nadra. Layanan hukum bagi masyarakat kurang mampu.

* Fotokopi Sk Pengangkatan Dalam Jabatan.

Layanan hukum bagi masyarakat kurang mampu. Layanan hukum bagi masyarakat kurang mampu. Peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2002 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2000 tentang kenaikan.

Rabu, 25 Agustus 2021, Tim Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan (Baperjakat) Ptun Pontianak Mengadakan Rapat Untuk Membahas Jabatan Kepala Sub Bagian.

Kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan : Pedoman usul kenaikan pangkat (kp) periode april 2022. Pemberian layanan hukum secara cuma.

45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.

99 tahun 2000 tentang kenaikan dasar hukum pangkat pegawai negeri sipil sebagaimana telah diubah dengan pp. Kegiatan pkl dilaksanakan dalam rangka melaksanakan kurikulum program studi hukum fakultas hukum universitas tanjungpura pontianak, khususnya untuk meningkatkan. # perubahan daftar nama peserta uji kepatutan dan kelayakan calon pimpinan pengadilan negeri klas i b yang.

13 September 2022 Rapat Koordinasi Dalam Rangka Acara Kegiatan/Pembinaan Sosialisasi Dan.

12 tahun 2002 tentang perubahan atas pp no. Pengumuman / jumat, 3 desember 2021 13:43 wib / enny nadra. Layanan hukum bagi masyarakat kurang mampu.

Berikut Merupakan Persyaratan Yang Dibutuhkan Untuk Mengajukan Kenaikan Pangkat Pilihan Di Pengadilan Tata.

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan. Salinan/fotocopy yang disahkan dari sk cpns; Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat jabatan seorang hakim yang digunakan sebagai dasar penggajian.