Dasar Hukum Kepariwisataan. Kelembagaan kepariwisataan » ditemukan 230 peraturan. Dasar hukum kepariwisataan pada uraian pembahasan pada sub bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai pengertian dan konsep kepariwisataan, yakni adanya rangkaian kegiatan.
Made hendra wijaya sh., mh made emy andayani citra, sh.,mh editor oleh : Uu ri no.9 tahun 1990 tentang kepariwisataan, yang kemudian dicabut dengan 2. Menurut hemat kami, wacana wisata halal ini merupakan bagian dari rencana induk pembangunan kepariwisataan nusa tenggara barat (“ntb”) yang diwujudkan melalui.
Uu Ri No.9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataan, Yang Kemudian Dicabut Dengan 2.
Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai analisis hukum! Kelembagaan kepariwisataan » ditemukan 230 peraturan. Segala hal yang berkaitan dengan pariwisata.
Uu No.10 Tahun 2009 3.
Oleh karena hal tersebut, maka uu nomor 9 tahun 1990 direvisi kembali menjadi uu nomor 10 tahun 2009 dimana definisi kepariwisataan tersebut menjadi lebih terperinci,. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar bphn untuk menyelenggarakan focus group discussion analisis dan evaluasi hukum terkait kepariwisataan di badan pembinaan hukum. Pemasaran pariwisata » ditemukan 153 peraturan.
Ni Luh Gede Yogi Arthani, Sh.,Mh.
Dilihat 453 kali diunduh 449. Pariwisata alam alam di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Tinjauan umum tentang perlindungan hukum dan kepariwisataan.
Dengan Adanya Oss, Sekarang Pengajuan Izin Usaha Pariwisata Untuk Perusahaan Perorangan, Mikro, Kecil, Menengah Dan Besar, Ataupun Perusahaan Lokal Dan Asing, Ataupun.
Tentang sertifikasi kompetensi dan sertifikasi usaha di bidang pariwisata. Konsep politik hukum nasional menjadi dasar panduan untuk melakkan perubahan hukum yang dimaksud, menghasilkan konsep hukum kepariwisataan modern yang. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan 2.
Tentang Sertifikasi Kompetensi Dan Sertifikasi Usaha Di Bidang Pariwisata.
Menurut hemat kami, wacana wisata halal ini merupakan bagian dari rencana induk pembangunan kepariwisataan nusa tenggara barat (“ntb”) yang diwujudkan melalui. Dasar hukum kepariwisataan pada uraian pembahasan pada sub bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai pengertian dan konsep kepariwisataan, yakni adanya rangkaian kegiatan. Dasar hukum dan klasifikasi usaha pariwisata.