Dasar Hukum Kepegawaian. Peraturan pemerintah no 11 tahun 2017; 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara asas, prinsip, nilai.
39 tahun 2007 tata cara permintaan pemberian dan penghentian tunjangan jabatan fungsional peraturan bkn tata cara. Peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016. Dasar hukum peraturan wali kota ini adalah :
Uu No 23 Tahun 2014;
Uu no 5 tahun 2014; Berikut merupakan dasar hukum pelaksanaan manajemen talenta di lingkungan pemerintah provinsi bali: Peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016.
Kepada Dosen Hukum Kepegawaian Bpk.
Definisi, jenis, asas, prinsip, dan nilai dasar asn 2. 9 tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan,. 39 tahun 2007 tata cara permintaan pemberian dan penghentian tunjangan jabatan fungsional peraturan bkn tata cara.
Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017;
10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian pns. Hukum kepegawaian di indonesia (2017) karya sri hartini dan tedy sudrajat. Mengingat pentingnya pengelolaan data pegawai tersebut, maka peningkatan kualitas pengelolaan kepegawaian melalui implementasi sistem informasi manajemen.
51 Tahun 2009, Sehingga Berbunyi :
22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, tercermin pada pasal 76 dan 77 yang mengisyaratkan adanya kewenangan penuh pelaksanaan manajemen. 13 tahun 2003 pada tanggal 21 april 2003 tentang juknis pelaksanaan pp no. Dasar hukum peraturan wali kota ini adalah :
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 Ini Membahas Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun.
Agar setiap insan pengayoman memahami aturan yang baru ini, tim dari biro kepegawaian sekretariat jenderal kementerian hukum dan ham ri yang terdiri dari dodi. Yang telah memberikan bimbingan dalam penyusunan makalah ini. Badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia kabupaten majalengka, dibentuk berdasarkan :