Dasar Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dasar Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan kepolisian negara republik indonesia. Peraturan pemerintah no 11 tahun 2017;

Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Mak/4/XII
Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Mak/4/XII from jdih.baliprov.go.id

Peraturan presiden no.102/2020 tentang tentang pelaksanaan supervisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Yuhelizar, 2008, 10 jam menguasai. Standar pelayanan presenter tv ntmc polri 1.

Indonesia Bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Selanjutnya Disebut Polri Adalah Alat Negara Yang Berperan Dalam Memelihara Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat,.

Pasal 2 : fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemelihara keamanan dan. Dalam pasal 13 uu no 2 tahun 2002 dijelaskan bahwa tugas pokok polri adalah:. Kepolisian negara republik indonesia memiliki tri brata sebagai pedoman hidupnya, dan sekaligus juga sebagai landasan ideal filsafat kepolisian.

Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017;

Kep/1166/viii/2022 tanggal 31 agustus 2022 tentang penerimaan tamtama polri tahun. Yuhelizar, 2008, 10 jam menguasai. Peraturan kepala kepolisian negara republik indonesia no.

(3) Tentara Nasional Indonesia Terdiri Atas Angkatan Darat, Angkatan Laut Dan Angkatan Udara Sebagai Alat Negara Bertugas Mempertahankan, Melindungi, Dan Memelihara Keutuhan Dan.

Peraturan presiden no.102/2020 tentang tentang pelaksanaan supervisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Peran dan fungsi kepolisian negara republik indonesia. Kepolisian negara republik indonesia dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang :

Jaksa Laporkan Alvin Lim Ke Kepolisian.

22 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia. Bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab. Kepolisian negara republik indonesia (lembaran negara republik indonesia tahun 2002 nomor 2, tambahan lembaran negara nomor 4168) (selanjutnya dalam penelitian ini disebut undang.

Pertimbangan Uu 2 Tahun 2002 Tentang Polri Adalah:

Uu no 23 tahun 2014; Tak hanya itu, kepolisian negara republik indonesia juga harus memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya. Lsi pembinaan hukum polri m.h.