Dasar Hukum Keterangan Saksi. Dasar hukum terhadap perlunya meminta pendapat ahli, telah terjadi pada masa rasulullah saw beliau senang mendengarkannya dan bahkan. Sesuai agama dan kepercayaan saksi, penyidik membacakan naskah pengambilan sumpah/janji yang harus diikuti oleh yang diambil sumpah sbb:
Pro kontra keterangan saksi secara teleconference sebagai alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (pasal 185 ayat (1). Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan. Terdapat beberapa hal yang menjadi faktor kerap digunakannya keterangan saksi dalam pembuktian perkara pidana.
Dasar Hukum Keterangan Saksi Ahli Dasar Hukum Terhadap Perlunya Meminta Pendapat Ahli, Telah Terjadi Pada Masa Rasulullah Saw Beliau Senang Mendengarkannya Dan Bahkan.
“menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti vcd hasil. Menurut pasal 140, pasal 141, dan pasal 148. Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan.
Pro Kontra Keterangan Saksi Secara Teleconference Sebagai Alat Bukti Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti Ialah Apa Yang Saksi Nyatakan Di Sidang Pengadilan (Pasal 185 Ayat (1).
Pertama, terdapat perluasan makna keterangan saksi. Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, selain sebagai pemberi keterangan, saksi juga dijadikan sebagai alat bukti dalam.
Keterangan Mereka Hanya Bernilai Penjelasan Dan Tidak Perlu Diambil Sumpahnya, Sesuai Dengan Pasal 145 Ayat 4 Hir Dan Pasal 173 Rbg.
8 tahun 1981 pada pasal 1 angka 26 kuhap yang menyatakan jika saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna. Dalam hukum acara perdata maupun dalam hukum acara pidana saksi termasuk sebagai alat bukti. Pengertian saksi menurut hukum indonesia.
Hal Ini Dapat Dilihat Dalam 164 Hir Atau 283 Rbg Dimana.
Terdapat beberapa hal yang menjadi faktor kerap digunakannya keterangan saksi dalam pembuktian perkara pidana. Aturan hukum saksi keluarga sebagai alat bukti. Keterangan saksi dalam pasal 1 angka 27 kuhap adalah suatu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa.
Dasar Hukumnya, Putusan Mahkamah Agung No.2901 K/Pdt/1985, Tanggal 29 Nopember 1988, Yang Kaidah Hukumnya Menyatakan:
Orang yang sehat pikiran, mental, dan ingatannya. Namun, dalam praktik peradilan, guna rasionalisasi, adanya dua. Secara teoretis, dua saksi sekalipun tetap termasuk dalam kategori “satu” jenis alat bukti, yakni alat bukti “keterangan saksi”.