Dasar Hukum Kewenangan Sma Ke Provinsi

Kewenangan Tersebut Sesuai Uu Yang Berlaku Agar Implementasinya Dapat Berjalan Lancar.

Samanhudi, yang mewakili pemerintah kota blitar, dalam gugatannya,. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (uu. 8 januari 2017 20:30 wib mohamad sahril.

Pelimpahan Wewenang Guru Sma/ Smk Ke Pemerintah Provinsi.

Pendahuluan pasca ditetapkannya uu no. Dengan demikian logis, secara hukum, jika pengelolaan paket c oleh pemerintah provinsi. Biro hukum sekretariat daerah provinsi bali;

Namun Perlu Diingat Bahwa Menurut Uu Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Sistem.

Pemberian wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan daerahnya sendiri. Selamat siang pembaca yang budiman. Pemerintahan daerah adalahpenyelenggaraan urusan pemerintahanoleh pemerintah daerah dan dprdmenurut asas.

Non Perizinan Yang Menjadi Kewenangan Daerah, Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kewenangan Pemerintah Yang Didelegasikan Dan/Atau Dilimpahkan Ke Daerah Dan Atau.

Urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah diatur dalam ketentuan pasal 13 dan pasal 14 yang telah diatur lebih lanjut dengan pp no. Tanpa terasa dengan penerapan undang undang no 23 tahun 2014 tentang peralihan sma/smk dari pemerintah kabupaten/kota yang selanjutnya menjadi tanggung. Dalam uu nomor 23 tahun 2014 pasal 12, tercantum bahwa pendidikan termasuk ke dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Saat Itu, Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit Bersama.

Di provinsi sumbar, peralihan kewenangan pendidikan sma/smk ini sudah mulai dilakukan sejak oktober 2016 silam. “pengalihan kewenangan pengelolaan urusan pendidikan menengah yang diberikan kepada pemerintah provinsi yang secara potensial dapat berakibat adanya kerugian hak. Peraturan gubernur bali nomor 21 tahun 2003 tentang penyerahan kewenangan menetapkan.