Dasar Hukum Kewilayahan Karang Taruna

Karang Taruna Merupakan Organisasi Kepemudaan Di Indonesia.

Berdasarkan pasal 1 angka 14 peraturan menteri dalam negeri no. Uu 32/2004 tentang pemerintahan daerah 15 oktober 2004. Peraturan menteri sosial republik indonesianomor :

Karang Taruna Adalah Organisasi Yang Dibentuk Oleh Masyarakat Sebagai Wadah Generasi Muda Untuk Mengembangkan Diri, Tumbuh, Dan Berkembang Atas Dasar Kesadaran.

Memahami dasar hukum karang taruna. Anggota pasif adalah warga karang taruna yang tidak memiliki aktifitas di kewilayahan tersebut. Dasar hukum permensos 25 tahun 2019 tentang karang taruna adalah:

Karang Taruna Berkedudukan Di Desa/Kelurahan Di Dalam Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut kamus besar bahasa indonesia (kbbi), karang taruna berasal dari kata dasar karang yang berarti tempat untuk menghimpun atau sebagainya. Seperti yang telah disinggung di atas bahwa organisasi karang taruna saat ini memiliki dasar hukum yang jelas sehingga segala bentuk kepengurusan,. 5 tahun 2007 tentang pedoman.

Demikian Disebutkan Dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Sosial No.

Berdasarkan peraturan menteri sosial no. Karang taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran. Karang taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar.

Kemandirian Karang Taruna Desa Uso Buka Peluang Usaha Kecil, Rasit Mangulele:

Organisasi ini hanya diketahui oleh segelintir orang saja seperti kepala desa dan pejabat desa lainnya. 77/huk/2010 tentang pedoman dasar karang taruna (“permensos 77/2010”), saya mengambil. Pasal 5 karang taruna memiliki tugas pokok secara bersama.