Dasar Hukum Kkp. Dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari kkn uu 28/1999 pp 71/2000 pp 53/2010 perpres. Peraturan presiden nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (sakip);
Perikanan (kkp), tetapi telah menjadi program prioritas nasional. Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat. Dasar hukum pengecualian konsekuensi/ pertimbangan bagi publik jangka waktu semula pengubahan pertimbangan sebelumnya pertimbangan pengubahan dibuka ditutup a.
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip);
Peraturan pemerintah nomor 16 tahun 1994 tentang jabatan fungsional pegawai. Dasar hukum pengecualian konsekuensi/ pertimbangan bagi publik jangka waktu semula pengubahan pertimbangan sebelumnya pertimbangan pengubahan dibuka ditutup a. Biro hukum, kementerian kelautan dan perikanan:
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.
Apakah yang menjadi dasar hukum gratifikasi? Pengertian gratifikasi menurut penjelasan pasal 12b uu no. 6 bab ii standar pelayanan 2.1.
Layanan Perkantoran Persuratan, Disposisi Dan Arsip.
Kementerian kelautan dan perikanan republik indonesia © 2022 Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat. 20 tahun 2001 pasal 12b ayat (1), setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap.
Hukum (Multidoor) Serta Mengoptimalkan Koordinasi Baik Dalam Negeri Maupun Luar Negeri, Sehingga Penegakan Hukum Terhadap Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) Menjadi.
Sekretariat brsdm jalan medan merdeka timur no 16 gedung mina bahari iii lantai 7 jakarta pusat kode pos 10110.; Website resmi kementerian kelautan dan perikanan | ministry of marine affairs and fisheries republic of indonesia Pelaksanaan pembangunan skpt 1.peraturan presiden republik indonesia nomor 3 tahun 2017 tentang rencana aksi percepatan pembangunan industri perikanan.
Eselon I Kkp, Pemda, K/L Lain) Melalui Dokumen.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan. Dasar hukum skpt morotai tujuan & sasaran konsepsi program website skpt morotai. Yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.