Dasar Hukum Kode Akun Pajak Dan Jenis Setoran

Dasar Hukum Kode Akun Pajak Dan Jenis Setoran. Untuk pembayaran pph pasal 23 yang harus disetor (selain pph pasal 23 atas dividen, bunga, royalti, dan jasa) yang tercantum dalam. Peraturan baru soal ssp, simak kode akun pajak & jenis setoran di sini.

Jenis Jenis Pajak Menurut Para Ahli
Jenis Jenis Pajak Menurut Para Ahli from kumpulanberbagaijenis.blogspot.com

Update * perubahan kode jenis setoran bagi pemungut, bendahara apbn/apbd, dan bend. Kode akun pajak (kap) dan kode jenis setoran pajak (kjs) adalah nomor kode yang harus anda masukkan ketika melapor dan membayar pajak secara online. Kode akun pajak 411121 untuk jenis pajak pph pasal 21.

Kode Jenis Setoran Memberi Pengertian Untuk Apakah Pajak Tersebut Dibayarkan, Apakah Untuk Masa (Dengan.

Sppt (surat pemberitahuan pajak terutang) pbb. Yang berwarna adalah penambahan kode akun pajak dan kode jenis setoran. Pph final pasal 21 atas honorarium atau.

Kode Akun Pajak 411121 Untuk Jenis Pajak Pph Pasal 21.

Untuk pembayaran pph pasal 23 yang harus disetor (selain pph pasal 23 atas dividen, bunga, royalti, dan jasa) yang tercantum dalam. Daftar kode akun dan kode jenis setoran pajak. 9 march 2012 at 10:37 am.

Pph Final Pasal 21 Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, Dan Uang Pesangon.

Pph pasal 22 atas penghentian penyidikan tindak pidana. Bumi dan bangunan sektor pertambangan untuk pertambangan panas bumi. Kode akun pajak 411121 adalah pajak penghasilan pasal 21 (pph 21) kode jenis setoran 100 adalah pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum.

411211 = Ppn Dalam Negeri.

Kode akun pajak 411121 untuk jenis pajak pph pasal 21. Untuk pembayaran pph non migas lainnya atas pajak. Tabel kode akun pajak dan kode jenis setoran.

Kode Akun Pajak 411121 Untuk Jenis Pajak Pph Pasal 21 Kode Jenis Setoran Jenis Setoran Keterangan 100 Masa Pph Pasal 21 Untuk Pembayaran Pajak Yang Mzasih Harus.

Unduh daftar lengkap kode akun pajak (kap) dan kode jenis setoran (kjs) untuk mendapatkannya. Pph final pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain yang diterima pejabat negara, pns, anggota tni/polri dan para pensiunnya. Untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam spt masa pph pasal 22.