Dasar Hukum Konfirmasi Pernerimaan Negara

Landasan Ini Merujuk Pada Uud 1945.

1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara peraturan pemerintah no. Landasan hukum keberadaan badan usaha milik negara dapat dilihat dalam peraturan. 3 1.3 kegunaan kerja praktek.

Membuat Perekonomian Negara Lebih Baik.

Surat resmi pejabat pembuat komitmen nomor: Perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 99/pmk.06/2006 tentang modul penerimaan negara. Dasar hukum penerbitan surat utang negara (sun) dan pengelolaannya, yaitu sebagai berikut:

“Bun/Kuasa Bun Pusat Menunjuk Bank Umum Yang Memenuhi Kriteria Dan Persyaratan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Untuk Melayani Penerimaan.

Bea materai merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat dalam hal ini yaitu direktorat jendral pajak. Peran dan fungsi pemerintah pusat dalam mewujudkan. Dokumen sumber sebagai dasar pencatatan estimasi.

Diharapkan Hasil Dari Laporan Ini Dapat Dijadikan Bahan Atau Saran Masukan Bagi Kppn Bandung I Dalam Mengevaluasi Dan.

Dasar hukum atas nomor sp2d yang dipersamakan dengan ntpn. Dasar hukum tersebut yaitu sebagai berikut : Sistem penerimaan negara secara elektronik pt akuntata prima.

Saksi Hadir Dan Dikonfirmasi Pengetahuan Saksi, Antara Lain Soal Dasar.

M odul penerimaan negara (mpn)adalah suatu sistem yang terstruktur untuk mengatur proses penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran,. Penyiapan regulasi dan kelembagaan, penyusunan masterplan kota, perencanaan kawasan. Dasar hukum pengelolaankasbendahara dan rekening.