Dasar Hukum Kontra Memori Kasasi. Dasar hukum dari permohonan kasasi ini adalah merujuk pada uu no. Kasasi adalah upaya hukum yang tersedia bagi pihak yang berperkara yang tidak puas atau tidak menerima putusan hakim pada.
Hukum Indonesia Basic Agrarian Law of Republic of Indonesia, Bilingual from www.hukumindo.com
Kasasi menurut pasal 29 dan 30 uu no 14/1985 jo. Pada tingkat kasasi akan dikaji apakah pertimbangan judex facti telah salah dalam penerapan hukumnya ataukah tidak salah dalam menerapkan hukum, tentu dengan meneliti. 032/sk/iv/2007 tentang pedoman pelaksanaan tugas.
Pihak Majelis Hakim Agung Yang Ditetapkan Oleh Ma Akan.
205 rbg (untuk daerah di luar jawa dan madura). Dalam hal pemohon kasasi adalah terdakwa yang kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima permohonan kasasi wajib menanyakan apakah alasan ia. “dan sebagaimana ketentuan di dalam.
Layanan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu.
Tangal pemberitahuan kasasi serta tanggal penerimaan sebuah memori dan kontra memori kasasi harus dicatat dalam register permohonan kasasi. Menyatakan menolak memori kasasi terdakwa untuk seluruhnya; Dalam hal pemohon kasasi adalah terdakwa yang kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima permohonan kasasi wajib menanyakan apakah alasan ia.
194 Hir (Untuk Daerah Jawa Dan Madura) Dan Dalam Pasal 199 S.d.
Atentang kedudukan hukum para pemohon kasasi yang tidak sah. Kasasi menurut pasal 29 dan 30 uu no 14/1985 jo. Dasar hukum / regulasi pengaduan.
Kasasi Adalah Upaya Hukum Yang Tersedia Bagi Pihak Yang Berperkara Yang Tidak Puas Atau Tidak Menerima Putusan Hakim Pada.
Tentunya pengajuan kasasi tidak bisa langsung diterima begitu saja. Pihak lawan berhak mengajukan kontra memori kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi. Isi kode etik advokat lengkap:
Memori Kasasi | Sukri Wahyuni & Partners.
Bahwa termohon kasasi/dahulu tergugat d e ngan i n i m e n ga j u k a n kontra memori kasasi terhadap memori kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi/dahulu. 8 tahun 1981 tentang kitab undang. Laporan kinerja biro hukum dan organisasi kementerian kesehatan tahun 2021.
