Dasar Hukum Koordinator Pemungut Pad. Admin bapas balikpapan profil 12 january 2022 hits: Atas penghasilan berupa bunga simpanan anggota koperasi yang jumlahnya melebihi rp 240.900 dikenakan pemotongan pph pasal 23 yang.
Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; Bea materai merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat dalam hal ini yaitu direktorat jendral. Untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam.
Daerah (Pad), Maka Dipandang Perlu Menunjuk Koordinator Pasar.
12 tahun 1994 dan saat ini menjadi kewenangan pemerintah pusat. Wajib pajak/retribusi daerah (bisa dilakukan secara sampling) nara sumber ini terbagi dalam tiga kategori yaitu: Pph pasal 22 yang harus dipungut oleh bendahara adalah 1,5% x rp 10.000.000 = rp 150.000.
Dasar Pengenaan Pajak Dasar Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
5 dasar hukum bea materai di indonesia. Teori dan asas pemungutan pajak merupakan suatu hal yang penting dalam kegiatan pemungutan pajak. 1.1 dasar hukum , definisi, dan fungsi pemungutan pajak.
Pusat Pendidikan & Pelatihan Pengawasan Bpkp Irja Barat Sistem Administrasi Keuangan Daerah.
Wajib pajak adalah orang pribadi atau. Dasar hukum peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah adalah: Setiap bendahara pengeluaran yang merupakan wajib pungut pajak penghasilan (pph) dan pajak lainnya, diwajibkan untuk menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang.
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor :
Pemungut ppn adalah badan atau instansi yang ditunjuk oleh. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; 35 tahun 2003 tentang penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan.
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Dasar pemungutan ppn adalah total pembayaran yang dilakukan bendaharawan pemerintah. Untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam. Pph pasal 23 = 15% x bruto.