Dasar Hukum Kota Pontianak Tentang Imb

Uu No 23 Tahun 2014;

Bagi pihak yang sudah memiliki imb yang diterbitkan setelah. 6 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah kota tangerang 11. Peraturan pemerintah no 11 tahun 2017;

Dasar Hukum Peraturan Wali Kota Ini Adalah :

Keterangan rencana kabupaten/kota yang selanjutnya disingkat krk adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh pemerintah. Perpustakaan daerah kota pontianak pada awal pembentukannya berada di dalam unit bagian hukum kemudian berpindah ke bagian. Peraturan walikota tentang pedoman pemutihan izin mendirikan.

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 35 Tahun 2012.

Selain itu, adanya imb menunjukkan bahwa rencana kostruksi bangunan tersebut juga dapat dipertanggungjawabkan dengan maksud untuk kepentingan bersama. Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman kota pontianak. Tentang izin mendirikan bangunan (imb) persyaratan :

3.Bahan Hukum Sekunder Dalam Hal Ini Adalah Yang Memberikan Penjelasan Dan Tafsiran Terhadap Sumber Bahan Hukum Primer Seperti Buku Ilmu Hukum, Jurnal Hukum, Laporan Hukum, Media.

445/19/umum/tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Kecamatan pontianak utara adalah sebuah kecamatan di kota pontianak, provinsi kalimantan barat, yang. Surat permohonan/isian formulir yang telah diisi.

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Bangunan Gedung Di Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Uu no 7 tahun 2001; Dpmtkptsp kota pontianak akan menghentikan penerimaan berkas skrk dan imb mulai tanggal 23 februari 2022; Dasar hukum ppid kpu kota pontianak.