Dasar Hukum Kpa Merangkap Ppk

Dasar Hukum Kpa Merangkap Ppk. Tidak ada dasar hukum yang menyebutkan bahwa pa/kpa dapat merangkap sebagai ppk, sebagaimana yang disebutkan dalam angka 5 surat deputi iv lkpp, walaupun. Dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan.

Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah from kemenagkarimun.blogspot.com

Menteri/pimpinan lembaga selaku pa berwenang menunjuk kepala satuan kerja yang melaksanakan kegiatan. (3) ppk melakukan pemeriksaan kas bpp paling sedikit satu kali. Pejabat pembuat komitmen (ppk), merupakan pejabat yang bertanggung jawab atas.

Kepala Satker Yang Merupakan Plt.

Dasar hukum platform pembayaran pemerintah. 3.peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang mengatur kewenangan pa/kpa, ppk dan pejabat pengadaan dalam. Kepala ukpbj berkoordinasi dengan pa/kpa/ppk.

Masalah Ppk/Pptk Ini Semakin Meruncing.

Pa tidak melimpahkan kewenangan kepada kpa, namun mengangkat ppk dengan tugas sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat 1 peraturan presiden nomor 16 tahun 2018. Apakah kuasa pengguna anggaran (kpa) dapat merangkap pejabat pembuat komitmen (ppk)? Kpa, hanya dapat merangkap sebagai ppk atau ppspm.

Menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Yang Meliputi:

Pmk 190/pmk.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam. Sesuai peraturan menteri keuangan nomor. (3) ppk melakukan pemeriksaan kas bpp paling sedikit satu kali.

Konten Faq Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Apabila tidak ada personel yang dapat ditunjuk ppk, kpa dapat merangkap menjadi ppk; Dasar hukum peraturan lkpp 10 tahun 2021 tentang ukpbj adalah: Kalau masih dibiarkan ada ppk diluar pa/kpa/pptk secara terbatas maka akan ada kemungkinan kontrak tidak dapat dibayar.

Pemerintah Daerah Dasar Hukum :

Apakah ppk boleh merangkap sebagai ppspm. Pasal 11**) (1) ppk memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut: Dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan.