Dasar Hukum Kreditur Separatis Uu No 37 Tahun 2004. 37 year 2004 on bankruptcy and suspension of payment, do not allow the sound to be heard in a secure creditor approval peace efforts in bankruptcy unless the separatist creditors. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang.
Namun, sejak diundangkan pada tanggal 18 november 2004 penyelesaian melalui kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (pkpu) masih mengalami problem dalam. Hukum kepailitan adalah suatu bidang ilmu hukum yang khusus diadakan sebagai salah satu sarana hukum untuk penyelesaian hutang piutang. Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.
37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Gunardi Lie, Et Al Dan Pkpu Terhadap Bank Sebagai.
Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. 37 tahun 2004 tidak menentukan secara jelas kedudukan nasabah dalam tingkatan kreditur, apakah yang didahulukan pembayarannya atau tidak. Pertimbangan uu 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah:
Pengaturan Dalam Pasal 281 Ayat (2) Uu No.
Ada dua atau lebih kreditor. 37 tahun 2004 kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit, yaitu. View dasar hukum kepailitan.docx from hukum 01 at state university of surabaya.
Namun, Sejak Diundangkan Pada Tanggal 18 November 2004 Penyelesaian Melalui Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Masih Mengalami Problem Dalam.
Aturan hukum pada dasarnya memiliki prinsip sebagai pondasi pijakan untuk menopang norma hukum. Suatu tinjauan pencucian uang, merger, likuidasi problematik uu no. Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.
Bahwa Pembangunan Hukum Nasional Dalam Rangka Mewujudkan.
Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang. Pengertian pkpu dan tahapan prosesnya. Pemohon uji materiil pada tahun 2013 tersebut kembali mengajukan dalil:
Menurut Pasal 2 Ayat (1) Dan Pasal 8 Ayat (4) Uu Kepailitan No 37 Tahun 2004 Ada Dua Syarat :
18 kreditor separatis tidak memiliki hak untuk mengeluarkan suara pada tahap. Adalah tidak berdasar atas hukum. Kreditur preferen merupakan kreditur yang memiliki hak istimewa.