Dasar Hukum Kua Ppas Di Keuangan

12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Telah Memberi Definisi Atas Kebijakan Umum Apbd (Kua),.

(2) memberikan pedoman bagi penyusunan. Kua merupakan kebijakan di bidang keuangan sebagai pernyataan yang dibuat dan diterapkan oleh kepala daerah dan disepakati oleh dprd untuk menjelaskan manajemen keuangan. Dimulai dari pembuatan kua dan ppas, kemudian dilanjutkan.

Kamsol Sampaikan Rancangan Perubahan Kua Dan Ppas;

Skpd di luar kua dan ppas. Rancangan kua dan ppas tersebut dibahas dalam persidangan. Homepage / berita dprd lotim ketok palu kua.

Kebijakan Umum Apbd Yang Selanjutnya Disingkat Kua Adalah Dokumen Yang Memuat Kebijakan Bidang Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan Serta Asumsi Yang.

Bupati lombok timur h m sukiman azmy yang hadir pada rapat persetujuan di kantor dprd lombok timur, dalam sambutannya menjelaskan tentang perubahan kua dan ppas. Waspada curah hujan tinggi di beberapa daerah di provinsi riau ini; 21 tahun 2011, permendagri no.

Kua Merupakan Akronim Dari Kebijakan Umum Apbd, Sedangkan Ppas Merupakan Akronim Dari Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara.pasal 1 Angka 46 Pp Nomor 58 Tahun.

3) risalah sidang jalannya pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang apbd; Rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan kua ppas tahun anggaran 2023 dilaksanakan pada kamis, 25 agustus 2022 di ruang kresna dprd kabupaten kulon. Pembahasan dilakukan oleh tapd bersama panitia anggaran dprd.

Pengertian Kua Dan Ppas Menurut Peraturan Pemerintah No.

Dasar hukum peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah adalah: 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan permendagri no. Rancangan kua dan rancangan ppas yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi kua dan ppas.