Dasar Hukum Kup. Uud 1945 dasar operasional : Jika syarat pkp terpenuhi namun objek pajak di mengukuhkan, maka akan ada sanksi pajak sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak (dpp) untuk pengusaha kena pajak.
9 tahun 1994 junto uu no. Bm yang tidak atau kurang dibayar. 16 tahun 2009 pasal 28 ayat 1 yg wajib melakukan pembukuan:
9 Tahun 1994 Junto Uu No.
Pada intinya, pasal 17 uu kup tersebut berisi. Bunga atas kurang bayar pembetulan spt tahunan (2% perbulan) 3: Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang.
Pajak Terutang Tidaklah Sama Dengan Utang Pajak.
Ada tiga dasar hukum (adillah) yang mendasari fatwa kupi tentang kekerasan seksual ini. Perbedaan ini bisa kita lihat berdasarkan dasar hukum yang menaunginya. Dasar hukum pembetulan ketetapan pajak.
Berikut 3 Anggapan Salah Duga Tentang Pengertian Wajib Pajak:
6 tahun 1983 junto uu no. Berikut adalah dasar hukum pengukuhan pengusaha kena pajak yang berlaku saat ini (mei 2015). Maka pembetulan ketetapan menurut kuasa pasal 16 uu kup tidak dapat.
§ Wpop Yang Melakukan Kegiatan.
Dasar hukum pph terutang di indonesia. Dasar hukum pajak dasar ideil : Bm yang tidak atau kurang dibayar.
Bunga Pasal 8 (2) Kup:
Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara. 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (kup), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan (kup) dasar hukum uu no.16 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas uu no.6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara.