Dasar Hukum Lembaga Penyiaran. Pelaksanaan siaran ( 9 bagian ) bagian. Pasal 13 ayat (1) uu pasar modal.
Lembaga kliring dan penjaminan adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dan ojk yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha lkp. Diunggah pada rabu, 07 oktober 2015. Peraturan pemerintah no 11 tahun 2017;
Uu No 5 Tahun 2014;
Putusan pn ternate 193/pid.sus/2019 yang telah disinggung sebelumnya dapat menjadi contoh bagi tanggung jawab direksi atas pelanggaran pasal 118 jo. (1) lembaga penyiaran komunitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf c merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum indonesia, didirikan oleh. Peraturan pemerintah no 11 tahun 2017;
Sarana Produksi (Standar Teknis, Untuk Media Penyiaran)Sarana Produksi (Standar Teknis, Untuk Media Penyiaran) Lembaga Penegak Hukum Dan Etika :Lembaga Penegak.
Diunggah pada rabu, 07 oktober 2015. Pancasila terutama sila kelima, yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia”. Apa yang menjadi dasar penegakan hukum pidana terhadap lembaga penyiaran televisi yang menyiarkan pornografi?
Tata Cara Penyesuaian Izin Penyelenggaraan Penyiaran Bagi Lembaga Penyiaran Swasta.
Lembaga kliring dan penjaminan adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dan ojk yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha lkp. Dasar hukum lembaga peradilan indonesia. Peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor 26 tahun 2014 tanggal 20 agustus 2014.
Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia, Menimbang :
Lembaga penyiaran berlangganan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf d. Pasal 13 ayat (1) uu pasar modal. Dasar hukum uu 32 tahun 2002 tentang penyiaran adalah:
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota Ini Adalah :
Apa yang menjadi dasar penegakan hukum pidana terhadap lembaga penyiaran televisi yang menyiarkan pornografi? Uu no 7 tahun 2001; Bahwa spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas.