Dasar Hukum Lpj Bendahara

Dasar Hukum Lpj Bendahara. Laporan pertanggungjawaban bendahara (lpj bendahara) dalam rangka kewajiban bendahara satker untuk menyampaikan lpj bendahara ke kppn jakarta 7 setiap bulan, berikut kami sampaikan informasi terkait lpj bendahara penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peraturan menteri keuangan no :

FORUM LPMK KECAMATAN BANYUMANIK Berita
FORUM LPMK KECAMATAN BANYUMANIK Berita from kecbanyumanik.semarangkota.go.id

Atas dasar pengertian tersebut, selama bendahara penerimaan dan atau bendahara pengeluaran menatausahakan uang negara maka wajib membuat lpj bendahara. Laporan pertanggungjawaban bendahara (lpj bendahara) dalam rangka kewajiban bendahara satker untuk menyampaikan lpj bendahara ke kppn jakarta 7 setiap bulan, berikut kami sampaikan informasi terkait lpj bendahara penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peraturan direktur jenderal perbendaharaan no.

Lpj Bendahara Pengeluaran Ditandatangani Oleh Bendahara Pengeluaran Dan Kpa Atau Ppk Atas Nama Kpa.

Atas dasar pengertian tersebut, selama bendahara penerimaan dan atau bendahara pengeluaran menatausahakan uang negara maka wajib membuat lpj bendahara. Peraturan menteri keuangan no : (6) ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan format lpj bendahara diatur dengan peraturan direktur jenderal perbendaharaan.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.

Laporan pertanggungjawaban bendahara (lpj bendahara) adalah laporan yang dibuat oleh bendahara penerimaan/pegeluaran atas uang/surat berharga yang dikelolanya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang. Laporan pertanggungjawaban bendahara (lpj bendahara) dalam rangka kewajiban bendahara satker untuk menyampaikan lpj bendahara ke kppn jakarta 7 setiap bulan, berikut kami sampaikan informasi terkait lpj bendahara penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kewajiban menyampaikan lpj bendahara adalah melekat saat bendahara ditunjuk berdasarkan sk pengangkatan meskipun belum ada belanja yang dilakukan.

Rekonsiliasi Data Laporan Pertanggungjawaban (Lpj).

Peraturan direktur jenderal perbendaharaan no. Lpj dibuat oleh bendahara setiap bulan dan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya atau hari kerja berikutnya jika tanggal 10 adalah hari libur kepada kppn.