Dasar Hukum Lpk. Foto penanggung jawab lpk : Dalam menjalankan tugasnya, kpk bepegang teguh pada enam asas yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum,.
8 tahun 1999, tanggal 20 april 1999 tentang perlindungan. Pusat informasi bisnis ukm naik kelas. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional 2.
Ikuti Media Sosial Aclc Pelajari Lebih Lanjut Lihat Kursus Tersedia Registrasi Sekarang Selengkapnya.
Kementerian ketenagakerjaan telah mengeluarkan peraturan menteri tenaga kerja nomor 17 tahun 2016 tetang tata cara perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja. Mungkin anda perlu membaca artikel ini: Uu 18/2017 tentang perlindungan pekerja migran indonesia;
Uu 6/2012 Tentang Pengesahan International Convention On The Protection Of.
Pada pasal 23 ayat (5) uud 1945 memuat amanat: 1) struktur organisasi dan uraian tugas; Peraturan menteri ketenagakerjaan nomor 25 tahun 2014 tanggal 18 desember 2014 no jenis perizinan dasar hukum sop persyaratan sla (hari) 1 izin usaha lembaga.
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Perizinan Dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja.
Dasar hukum lpk , selain uu nomor 8 tahun 1999, masih ada & peraturan lainnya. Pusat informasi bisnis ukm naik kelas. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 26, ayat (5) kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal.
Uu No 20 Th 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pada Pasal 26 Merupakan Dasar Hukum Kursus Dan Pelatihan Sebagaimana Tergambar Pada Ayat 2 Dan 3 Dibawah Ini:
Dasar dan menengah kepada direktorat jenderal pendidikan luar sekolah dan olahraga (plsor) departemen pendidikan dan kebudayaan. Peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi republik indonesia nomor 8 tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi. 8 tahun 1999, tanggal 20 april 1999 tentang perlindungan.
Pemberantasan Korupsi Merupakan Serangkaian Tindakan Untuk Mencegah Dan Menanggulangi Korupsi (Melalui Upaya Koordinasi, Supervisi, Monitor, Penyelidikan, Pe.
20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional 2. Pasal 4 (1) (2) la. 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan.