Dasar Hukum Lppd. Untuk tolok ukur pencapaian pelaksanaan. Dasar hukum laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (lppd) biro pemerintahan sekretariat daerah provinsi banten tahun anggaran 2018 merupakan pertanggungjawaban.
Sistematika penyusunan lppd akhir tahun anggaran berdasarkan ketentuan baru yang diatur dalam permendagri nomor 46 tahun 2016 tentang laporan kepala desa. Kalau dicermati dengan baik, klarifikasi dalam artikel ini tidak hanya sebatas format dokumen lppd desa atau lkppd desa, namun juga mengulas apa definisi/pengertian, perbedaan,. Dasar hukum laporan penyelenggaraan pemerintahaan desa (lppd) ini kami buat mengacu pada :
Agar Desa Memiliki Dokumen Lppd Akhir Tahun Yang Berkekuatan Hukum Tetap.
Dasar hukum (pembentukan satuan organisasi perangkat daerah) dalam hukum dalam penyusunan dan pembentukan satuan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut : Pedoman penyusunan lppd tahun 2017. Kalau dicermati dengan baik, klarifikasi dalam artikel ini tidak hanya sebatas format dokumen lppd desa atau lkppd desa, namun juga mengulas apa definisi/pengertian, perbedaan,.
Dasar Hukum Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lppd) Ini Adalah Laporan Walikota Medan Kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Melalui Gubernur Sumatera.
Dasar hukum penyusunan lppd dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten kampar adalah : Dasar hukum laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (lppd) dinas pariwisata provinsi banten tahun anggaran 2019 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan apbd di. Sebagai dasar/pedoman evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa pada tahun berikutnya.
Dasar Hukum Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lppd) Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah.
Apalagi lppd merupakan dasar evaluasi untuk. Mekanisme dan tata cara penyusunan lppd, lkpj, rlppd, eppd berdasarkan peraturan pemerintah nomor13 tahun 2019. Bedasarkan aturan sebagaimana yang tersebut di atas, kepala desa berkewajiban menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran kepada badan.
Sistematika Penyusunan Lppd Akhir Tahun Anggaran Berdasarkan Ketentuan Baru Yang Diatur Dalam Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa.
Peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2007; Dasar hukum laporan penyelenggaraan pemerintahaan desa (lppd) ini kami buat mengacu pada : Untuk tolok ukur pencapaian pelaksanaan.
Dasar Hukum Penyusunan Lkpj Dan Lppd Ini Sudah Harus Mengikuti Uu Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pp Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan.
Dasar hukum dasar hukum penyusunan lppd tertuang dalam pp no 13 2019. (lppd) akhir tahun mempunyai tujuan sebagai berikut: Dasar hukum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas kearsipan dan perpustakaan kabupaten indramayu sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kecerdasan.