Dasar Hukum Magang Ppat

Dasar Hukum Ppat Adalah Yang Tercantum Dalam Peraturan Pemerintah (Pp) Tahun 2016 No.

Magang sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3 dilaksanakan oleh notaris penerima magang kepada peserta magang di kantornya dan pengurus wilayah pada saat pelaksanaan magang. (5) dalam hal calon ppat. Dasar hukum ppat adalah peraturan pemerintah nomor 37 tahun 1998 tentang pejabat pembuat akta tanah.

Tim Penulis Buku Pedoman Pelaksanaan Program Magang Dasar Tata Letak Toni Kus Indratno Sampul Mustofa Ahyar Cetakan Kedua, Juni 2016 Perpustakaan Nasional, Katalog Dalam.

Contoh surat lamaran magang kantor notaris hananchocsdelight from hananchocsdelight.blogspot.com. Wilayah kerja ppat (pasal 12 ayat 1 di ubah dan ditambah 1 ayat yaitu ayat 3). Pendaftaran peralihan hak atas tanah dalam rangka pengampunan pajak september 4, 2017.

Tata Kerja Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Ppat;

(5) dalam hal calon ppat melaksanakan magang pada kantor ppat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib membantu dalam pelaksanaan kegiatan: Jual beli tanah sebelum uupa sesudah uupa (setelah 24 september 1960) jual beli tanah menurut hukum tanah positif. Memenuhi syarat dan melengkapi :

Kerjasama Antara Fakultas Hukum Universitas Jember.

Menjadi salah satu tempat terlaksananya magang terstruktur/kkn. Dasar hukum ppat membuat surat keterangan terhadap akta yang dibuatnya. Dalam pasal 1 peraturan pemerintah tersebut dijelaskan bahwa :

Seorang Ppat Belum Tentu Notaris, Demikian Pula Sebaliknya.

Perbedaan notaris dan ppat notaris dan ppat adalah dua profesi yang berbeda dengan kewenangan yang juga berbeda. Dasar hukum camat sebagai pejabat pembuat akta. (2) ppat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: