Dasar Hukum Mediasi Perma

Liputan6.Com, Jakarta Mediasi Adalah Usaha Perdamaian Melalui Perundingan Untuk Memperoleh Kesepakatan Para Pihak Dengan Dibantu Oleh Mediator.

Semua perkara yang diselesaikan melalui cara mediasi dilakukan dengan mendaftarkan perkara di pengadilan. 30 tahun 1999 tentang arbritase dan alternatif penyelesaian sengketa: Jika mediasi menghasilkan kesepakatan, para pihak dengan bantuan.

Menurut Pasal 27 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tergugat/Termohon Yang Tidak Diketahui Alamatnya, Dipanggil Dengan Cara.

Menurut perma tersebut yang juga memberikan definisi tentang mediasi dalam pasal 1 ayat 7 yang berbunyi. “ tidak satupun bb yang memperlihatkan saya menerima atau menjanjikan,” ujar itong. Dasar hukum mediasi pancasila dan uud 1945, disiratkan dalam filosofinya bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah untuk mufakat.

Berpegang Pada Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2008 Yang Disebutkan Bahwa:

Tentang prosedur mediasi di pengadilan. 1 tahun 2008 disebutkan bahwa: Kewajiban untuk melakukan mediasi sangat tegas diperintahkan oleh peraturan ini.

1 Tahun 2016 Merupakan Aturan Baru Dalam Pelaksanaan Hukum.

Mediasi merupakan bagian dari hukum acara. Dasar hukum mediasi di pengadilan di indonesia terdapat pada pasal 2 ayat (1) perma nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan yang berbunyi, antara lain : 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

Dasar Hukum Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Adalah Peraturan Mahkamah Agung Ri No.

30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa; Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Pengadilan agama tanggamus kelas i b, kabupaten tanggamus.